topmetro.news – Disaksikan Pj Gubernur Sumut Dr Agus Fatoni, para pengusaha media baik cetak maupu siber, berikut para jurnalis, mendeklarasikan ‘Pilkada Damai dan Netral’.
Deklarasi itu berlangsung usai kegiatan dialog pers dengan tema, ‘Membangun kolaborasi meningkatkan informasi publik’, yang digelar SPS (Serikat Perusahaan Pers) Sumut, Kamis (14/11/2024), di Hotel Grand Mercury Medan.
Turut serta dalam ikrar deklarasi itu, Kadis Kominfo Sumut Elyas S Sitorus, Ketum SPS Januar P Ruswita, Ketua SPS Sumut Farianda Sinik, Ketua SMSI Sumut Erris J Napitupulu, Ketua JMSI Sumut Riyanto, serta seorang legislator Aripay Tambunan. Turut serta juga para pimpinan media serta seluruh pengurus SPS Sumut.
Sebelumnya, dalam paparannya saat dialog, Pj Gubenur Sumut Dr Agus Fatoni juga menegaskan, akan menindak tegas PNS/ANS yang terbukti tidak netral. Dan untuk itu, Pj Gubsu sudah membuat surat edaran, juga deklarasi di kalangan ASN/PNS. Selain itu, Pj Gubsu juga siap ditindak tegas kalau terbukti tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024.
Sedangkan Ketua SPS Sumut Farianda Sinik mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa akan ada penyerahan Award Sahabat Pers, di mana salah satu penerimanya adalah Dr Agus Fatoni (Pj Gubernur Sumut).
Farinda pun menambahkan, bahwa SPS adalah ‘parhobas’ (pelayanan) untuk bagaimana agar media tetap eksis dan terus terbit. Dan salah satu kriteria untuk penerima penghargaan Sahabat Media adalah kemampuan untuk bertahan.
Geliat Media Cetak
Selanjutnya dalam paparannya, Ketum SPS Januar P Ruswita menyebut, bahwa sebagai saluran utama komunikasi, media tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga menjadi agen perubahan yang mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks pembangunan, media mempercepat informasi kepada masyarakat terkait program pembangunan.
Ia pun mengungkapkan, bahwa trend kembali ke media cetak ternyata sudah muncul. Di mana Gen Z di China, India, Kanada, dan beberapa negara lainnya sudah kembali lagi ke media cetak di tengah gempuran medsos. Di Inggris para dosen sudah mewajibkan kembali belajar dengan buku cetak, bukan lagi online.
Di bagian lain paparannya, Januar mengatakan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memerlukan peran media sebagai lembaga ‘clearing house’ atau cek fakta. Sementara saat ini, industri media tidak sedang baik-baik saja ‘kesehatan’-nya.
Sehingga tentu saja, industri media perlu dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk belanja komunikasi publik program-program pembangunan. Industri media juga butuh dukungan korporasi dalam bentuk belanja komunitas publik dari produk barang dan jasa. Sehingga dengan adanya dukungan ini, maka lembaga media bisa menjadi ‘clearing house’ atas maraknya berbeda informasi hoaks.
Catat dan Laksanakan
Pj Gubsu Agus Fatoni yang menyampaikan paparan usai Januar, langsung menanggapi penyampaian dari Ketum SPS tersebut dan mengarahkan Kadis Kominfo untuk mencatat apa yang perlu dibantu dan dilaksanakan.
Ia mengatakan, bahwa pers harus tetap ada dan pemerintah harus tetap ada. Maka sinergi harus tetap dibangun. Pj Gubsu pun mengajak untuk bersama-sama berusaha agar tetap eksis.
“Pemerintah ada untuk tujuan baik dan tentunya harus ada dukungan. Salah satunya adalah adanya kepercayaan. Di mana selain bekerja, maka publikasi juga perlu, sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja. Sehingga kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan pers memang perlu. Jadi memang sama-sama saling membutuhkan dan saling menjaga iklim yang kondusif,” urainya.
“Jangan ragu mendukung pemerintah. Tapi pemerintah juga perlu dikritisi. Dan kalau saling memahami, maka semua akan berjalan baik,” sebutnya.
Usai dialog, dilaksanakan penyerahan serifikat dan piagam kepada para narasumber, yakni Pj Gubernur Sumur Dr Agus Fatoni dan Ketum SPS Januar P Ruswita, oleh Ketua SPS Sumut yang juga Ketua PWI Sumut, Farianda Sinik.
penulis | Radja P Simbolon
