topmetro.news – Dalam hal melihat kondisi Mandailing Natal (Madina), di mana banyak dari rakyatnya masih kelaparan. Begitu pun dengan banyak hal buruk lainnnya yang masih ‘melanda’ masyarakat Madina.
Tentu saja hal tersebut adalah sebuah permasalahan. Di mana dalam setiap permasalahan harus ada penyelesaian (problem solving).
“Inti dari hal tersebut tidak lain adalah harapan tentang kemajuan. Akan tetapi apabila ada dugaan korupsi pada stunting Madina tahun 2022-2023, maka harapan akan sebuah kemajuan tersebut agak sedikit tersendat,” kata anggota Madina Care Institute Yahya Israr Nasution, kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).
Hal itu ia sampaikan, menanggapi adanya undangan klarifikasi Kejati Sumut terhadap pejabat OPD Pemkab Madina dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi, Selasa (17/12/2024) kemarin.
“Atas hal tersebut, kita harus melihat bahwa adanya dugaan korupsi harus menjadi sebuah perhatian bersama. Mengingat hal ini akan memberi dampak besar terhadap kehidupan Rakyat Madina,” katanya.
“Saya ingin menyatakan, bahwa Kejatisu harus serius dan fokus dalam pengungkapan dugaan korupsi dana stunting ini. Tidak boleh melakukan permainan mata dengan oknum-oknum terkait yang diduga melakukan kesalahan dalam permasalahan ini,” tandas Yahya.
Pun pada dasarnya, lanjut Yahya, mereka turut mendukung langkah-langkah baik oleh Kejati Sumut demi menuntaskan permasalahan ini.
Hal ini tentu saja, sambungnya, berkaitan dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa ada program stunting anggarannya Rp10 miliar. Tapi habis untuk biaya rapat koordinasi, studi banding dan lain-lain Rp6 miliar. Kemudian, yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun tinggal Rp2 miliar. Serta Rp2 miliar lagi evaluasi. Hal ini sebagaimana ungkapan Tito dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024, Rabu (18/12/2024), kemarin.
Maka dari itu, tambah Yahya, sudah sewajarnya Kejati Sumut harus tegas dalam melangkah dan menjalankan profesionalismenya. “Dan sekali lagi, kami pasti akan siap mendukung langkah Kejati Sumut demi menegakkan hukum khususnya di Kabupaten Madina,” tutup Yahya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
