Asisten II dan Forkopimda Ikuti Zoom Meeting Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 Bersama Mendagri

Pemkab Asahan mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kemendagri, kementerian dan lembaga terkait, Pemprov, Pemkab/Pemko SE Indonesia di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa (4/2/2025). 

topmetro.news – Pemkab Asahan mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kemendagri, kementerian dan lembaga terkait, Pemprov, Pemkab/Pemko SE Indonesia di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa (4/2/2025).

Turut hadir Asisten II Ir Oktoni Eryanto MMA, Kasdim 0208/AS  Mayor Inf Abdul Haris Pane, Kepala Kajari Asahan Bapak Basril G, SH.,MH, Kapolres Asahan yang juga diwakili oleh AKP Komang Sri Ayu, OPD dan tamu undangan lainnya.

Penandatangan nota esepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di daerah dilakukan Mendagri, Kejagung, Kapolri, KPK dan Kabappisus.

Mendagri Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian menyampaikan zoom meeting ini merupakan kegiatan untuk penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di daerah guna memastikan kepastian hukum pelaku usaha dan pemerintah dengan kolaborasi untuk perijinan, lebih berkeadilan dan lebih transparan sehingga dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri.

Nota kesepahaman ini sebagai bentuk segala perijinan khususnya dengan bekerjasama dengan bidang intelijen guna untuk pengawasan dan penindakan apabila ada temuan dalam proses perijinan di daerah.

Kapolri mendukung program asta cita Presiden guna mendorong ekonomi dan pembangunan dengan menghindari krisis ekonomi dan krisis energi dengan mengontrol indeks inflasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan masih ditemukan dalam pelayanan perijinan yang belum baku sehingga masih terjadinya nepotisme dan korupsi sehingga diperlukan pengawasan yang melekat.

Kabappisus Haris menyampaikan badan pengawasan pengendalian investigasi khusus menggunakan APBN dan mengatasi permasalahan yang akan timbul. Pelaksanaan investigasi bekerja sama dengan TNI-Polri,  Kejaksaan untuk memperbaiki, akurasi, percepatan, mempermudah perijinan dengan perkembangan digital.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan proses perijinan di daerah diharapkan dapat mempermudah guna menarik investor untuk pembangunan nasional sehingga dapat menekan indeks Inflasi atau mempertahankan indeks inflasi.

Reporter | Indra

Related posts

Leave a Comment