Nias Selatan, TopMetro.News– Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, ST., MM, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2025–2029 di Ruang Aula Kantor Bappeda, Kamis (20/3/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Yusuf Nache menyatakan bahwa salah satu misi utama RPJMD 2025–2029 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. “Kami berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Misi Kelima RPJMD: Tata Kelola yang Berintegritas
Misi kelima dalam RPJMD 2025–2029 menekankan pentingnya penegakan hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa langkah konkret yang akan diambil meliputi:
1. Peningkatan Akuntabilitas : Setiap program dan kegiatan pembangunan akan diawasi secara ketat untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
2. Transparansi Informasi : Pemerintah akan memastikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat, termasuk melalui platform digital, untuk memantau kinerja pemerintah.
3. Pemberantasan Korupsi : Langkah tegas akan diambil untuk mencegah dan menindak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua level pemerintahan.
4. Penegakan Hukum : Pemerintah akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Wabup Yusuf Nache mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya ini. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. “Dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, kami yakin pembangunan Nias Selatan akan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Respons Positif dari Peserta Forum
Forum konsultasi publik ini mendapat respons positif dari peserta, termasuk perwakilan masyarakat, organisasi, dan instansi terkait. Salah satu peserta, Maria Telaumbanua, perwakilan dari LSM Transparansi Nias, menyatakan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah. “Kami sangat mendukung langkah ini. Tata kelola yang bersih dan transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Dengan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, RPJMD 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Wabup Yusuf Nache menutup sambutannya dengan pesan optimis, “Kami yakin, dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, Nias Selatan akan menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif.”
Forum ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga alat untuk mewujudkan Nias Selatan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Penulis | Walas
