topmetro.news, Medan – Anggota Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri menilai kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Medan amburadul. Ia menuding banyak program yang terkesan hanya hasil salin-tempel (copy-paste), terutama dalam proyek pemasangan pipa distribusi air bersih di sejumlah titik dengan nilai anggaran yang sama.
“Bagaimana mungkin biaya pemasangan pipa di semua lokasi bisa sama? Panjang pipa yang dibutuhkan tentu berbeda-beda, jadi logikanya anggarannya pun tidak bisa disamakan,” tegas Lailatul Badri saat rapat evaluasi bersama Dinas PKPCKTR di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
Politisi PKB yang akrab disapa Lela itu menilai, seharusnya pihak dinas melakukan survei lapangan terlebih dahulu agar perencanaan anggaran lebih akurat dan program benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Ke depan, kami berharap program dirancang dengan matang dan profesional, sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya soal perencanaan, Lela juga melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan bangunan di Kota Medan. Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan Komisi IV, sekitar 80 persen pendirian bangunan bermasalah dan menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.
“Pelanggaran roilen (sempadan bangunan) dan jalur hijau dibiarkan begitu saja. Banyak bangunan berdiri tanpa izin lengkap, bahkan melebihi jumlah lantai yang diizinkan. Ini sangat merusak tata kota,” katanya.
Ia juga menyoroti biaya konsultasi pendirian bangunan yang sering dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu indikator lemahnya pengawasan dan transparansi dalam proses perizinan bangunan di Kota Medan.
“Banyak penyimpangan yang terkesan dibiarkan begitu saja. Kami minta Dinas PKPCKTR tidak lagi bermain-main dalam hal ini,” tutupnya.
reporter | Thamrin Samosir
