topmetro.news, Jakarta — Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, pada Selasa siang, berujung ricuh. Ketegangan terjadi setelah diduga adanya tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap peserta aksi, yang menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.
Menanggapi insiden tersebut, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan kecaman keras. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal, Alwi Hasbi Silalahi, PB HMI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut).
“Kekerasan terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, bukan melukai mereka,” ujar Alwi dalam keterangan tertulis.
PB HMI menilai, tindakan represif aparat tidak hanya menciderai demokrasi, tetapi juga berpotensi memperburuk citra kepolisian di mata publik. Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan dialogis seharusnya menjadi pilihan utama dalam pengamanan aksi massa.
Selain meminta evaluasi menyeluruh terhadap Kapolda Sumut, PB HMI juga menuntut pertanggungjawaban atas jatuhnya korban dan menekankan pentingnya penindakan terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kekerasan.
“Semakin aparat melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa, maka darah juang dan gelombang gerakan akan semakin tinggi. Kekerasan tidak akan memadamkan suara kebenaran, justru akan melahirkan perlawanan yang lebih kokoh,” tegas Alwi.
PB HMI turut mengingatkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme, prinsip humanisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tugas pengamanan aksi demonstrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Sumatera Utara terkait insiden tersebut.
Penulis SADAM
