topmetro.news ,Medan – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Sumatera Utara menegaskan perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebutuhan mendukung kebijakan strategis Gubernur Sumut.
Sekretaris Bappenda Sumut, Rudi, mengakui hingga September 2025 realisasi PAD masih jauh dari target Rp7,2 triliun, terutama akibat rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
“Optimalisasi pendapatan harus lebih ditingkatkan. Kebijakan strategis Bapak Gubernur membutuhkan dukungan PAD, dan itu harus disuport oleh Bappenda secara lebih optimal,” ujar Rudi di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (25/9).
Bappenda Sumut saat ini mengelola tujuh jenis pajak daerah, yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, danPajak Bukan Mineral Logam dan Batuan.
Dari ketujuh jenis pajak tersebut, PKB disebut paling potensial sekaligus paling rentan karena tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.
Target PAD dan retribusi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp7,2 triliun. Namun, dengan sisa waktu hanya tiga bulan, Bappenda Sumut mengakui pencapaiannya belum maksimal.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan pendapatan PAD. Kehadiran kami bersama kawan-kawan media juga untuk mengajak masyarakat lebih sadar membayar pajak kendaraan bermotor, karena ini objek PAD yang sangat kami harapkan,” kata Rudi.
Rudi menegaskan, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan menjadi salah satu penyebab kebocoran potensi PAD.
“Kami meminta agar seluruh forum ini ikut menyampaikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat luas bahwa membayar pajak kendaraan itu kewajiban. Kalau kesadaran ini meningkat, tentu capaian PAD bisa lebih optimal,” ujarnya.
Menurut Rudi, media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Kami sangat senang bisa hadir di forum ini. Harapannya, kawan-kawan media dapat ikut membantu menyebarkan informasi agar masyarakat lebih patuh,” tambahnya.
Tantangan Bappenda bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga transparansi, inovasi pelayanan, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran pajak di sektor transportasi dan perdagangan. Tanpa langkah berani, target Rp7,2 triliun bisa meleset jauh.
Penulis | Erris
