topmetro.news, Medan – Persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan di Kota Medan menjadi sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melakukan audiensi dengan Komisi 4 DPRD Kota Medan, Senin (22/9/2025), guna menyampaikan aspirasi terkait buruknya pengelolaan sampah di kota ini.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Komisi 4 DPRD Medan itu diterima langsung Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota dewan lainnya, seperti Jusup Ginting Suka, Lailatul Badri, Zulham Effendi, dan Datuk Iskandar Muda.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Medan Rahmad Hidayat Munthe, didampingi Kahirul Manurung, Ilham Panggabean, dan Alfarizi Kurniawan, menyoroti sejumlah persoalan lingkungan, terutama mengenai pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun yang dianggap belum optimal.
“TPA Terjun masih menjadi persoalan kompleks. Penumpukan sampah terus terjadi dan belum terlihat solusi konkret dari pemerintah,” ungkap Rahmad.
Menanggapi hal tersebut, Paul Simanjuntak mengakui bahwa pengelolaan TPA Terjun membutuhkan penanganan serius dan cepat. “Pemko Medan memang telah melakukan sejumlah kerja sama, namun realisasinya belum terlihat signifikan. Kami di DPRD akan mendorong percepatan solusi agar penumpukan sampah tidak terus berlanjut,” ujar Paul.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. “Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Sistem pemilahan sampah juga belum berjalan maksimal,” tambahnya.
Namun demikian, Paul menyebut bahwa saat ini sudah mulai ada inisiatif pengolahan sampah secara mandiri oleh berbagai pihak. “Beberapa yayasan dan individu sudah mulai memilah sampah plastik untuk didaur ulang menjadi biji plastik. Bahkan di USU, sudah ada mahasiswa yang mengolah sampah menjadi paving block,” katanya.
Masalah sampah di kawasan Jalan Pancing, Medan, juga menjadi perhatian. Menurut anggota Komisi 4, Datuk Iskandar, wilayah tersebut menjadi titik rawan karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang.
“Penumpukan sampah sering terjadi karena warga dari dua wilayah saling membuang di area yang sama. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi soal kesadaran kolektif,” ujarnya.
Dialog ini ditutup dengan komitmen DPRD Medan untuk menindaklanjuti masukan dari HMI. Komisi 4 sepakat bahwa agar diskusi lebih substansial dan solutif, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemko Medan perlu dihadirkan dalam pertemuan lanjutan.
“Agar pembahasan lebih mendalam dan mendapat solusi konkret, kami akan memanggil pihak DLH pada pertemuan berikutnya,” pungkas Lailatul Badri.
reporter | Thamrin Samosir
