topmetro.news, Medan – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumut, Agung Kurniawan, memastikan program Makan Bergizi (MBG) menjangkau seluruh tingkatan sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA.
Hal ini disampaikan Agung saat menjelaskan cakupan program dalam Konfrensi Pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pengeran Diponegoro, Rabu (1/10).
Menurutnya, secara tingkatan sekolah, program MBG sudah berjalan hampir merata di Kota Medan. Untuk di Sumut sudah ada sebanyak 122 SPPG yang terbentuk.
“Kalau untuk Kota Medan yang belum berjalan hanya di Kecamatan Belawan, selebihnya sudah ada semua. Bahkan mulai dari PAUD pun sudah banyak yang ikut,” jelas Agung.
Agung merinci, bantuan MBG ini disusun berdasarkan kebutuhan gizi sesuai umur anak. Untuk PAUD hingga kelas 3 SD, jumlah bantuan ditetapkan Rp13.000 per peserta didik, dengan pembagian Rp8.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk insentif sewa.
“Rinciannya Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 untuk insentif sewa,” terang Agung.
Sementara untuk anak kelas 3 SD ke atas hingga SMA, jumlah bantuan ditetapkan Rp15.000. Ia menegaskan, perbedaan jumlah bantuan ini disebabkan oleh kebutuhan gizi.
“Karena secara umur dan tubuh, anak usia di bawah 10 tahun tidak membutuhkan cakupan gizi setinggi anak usia SMP ke atas. Jadi wajar kalau nominalnya dibedakan,” katanya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan sifat bantuan MBG adalah ad-cost, artinya besaran dana mengikuti jumlah penerima manfaat.
“Jumlah dikalikan jumlah penerima. Dan setiap SPPG (Sentra Penyedia Pangan Gizi) jumlah penerima manfaat itu dibatasi maksimal 3.500, termasuk kelompok non siswa,” jelasnya.
Agung juga menegaskan bahwa program MBG terbuka untuk semua, namun sekolah diperbolehkan menolak.
“Ada sekolah yang tidak ikut karena sudah punya program makan sendiri. Itu diperbolehkan,” ujarnya.
Dia mengatakan program MBG ini ditargetkan menjangkau seluruh peserta didik sesuai amanat Presiden.
“Kita harap masyarakat juga ikut memonitoring agar program ini transparan, sebab semua orang berhak mengetahui dan mengawasi,” pungkasnya.
Penulis | Erris
