Topmetro.news, SERGAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda R.APBD Tahun Anggaran 2026, serta Pendapat Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah dan Jawaban Fraksi-Fraksi atas Pendapat Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sergai pada Rabu (22/10/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang dan dihadiri oleh para Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sergai. Turut hadir pula Wakil Bupati Sergai, Dr. H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, M.SP, yang hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan jawaban dari Pemerintah Daerah.
Selain itu, hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai Suwanto Nasution, S.Pd, MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kaharuddin, MM, Asisten Administrasi Umum Drs. Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Akmal, AP, M.Si, serta para kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam penyampaiannya, Wabup Adlin Tambunan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sergai berkomitmen untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi berbasis digitalisasi, serta penggalian sumber pendapatan sah lainnya.
“Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal yang efisien, berorientasi pada hasil, dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, peningkatan PAD dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, termasuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan pajak tertentu.
Adlin juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas publik yang menunjang konektivitas antarwilayah.
Selain itu, Pemkab Sergai menargetkan penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara bertahap melalui APBD.
Rapat paripurna ini juga diwarnai penyampaian aspirasi dari Anggota DPRD Sergai Fraksi Demokrat, Siti Aisah, yang sekaligus menjadi perwakilan masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjung Beringin.
Sebelum menyampaikan jawaban fraksinya terhadap pendapat Pemerintah Daerah, Siti Aisah meminta izin kepada pimpinan rapat dan Wabup Adlin untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat Tanjung Beringin yang hingga kini masih terdampak banjir.
“Izin Ketua, izin Pak Wakil Bupati, sebelum saya menyampaikan pandangan fraksi, perkenankan saya menyampaikan keluh kesah masyarakat Tanjung Beringin yang saat ini sedang dilanda musibah banjir. Sebagian besar warga yang terdampak adalah di wilayah Bedagai, khususnya Desa Pekan Tanjung Beringin.Tolonglah, para pimpinan, untuk memperhatikan Bedagai. Mulai dari infrastruktur, jembatan, hingga irigasi. Karena sering kali daerah ini tidak tersentuh pembangunan. Sudah hampir dua minggu masyarakat menahan banjir ini. Ini bukan semata-mata soal bantuan atau sembako, tapi soal bagaimana kita menyikapi persoalan banjir yang kerap terjadi setiap tahun. Perhatikanlah Bedagai, Bedagai itu ruhnya Kabupaten Serdang Bedagai,” ujarnya penuh harap.
Penyampaian aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pimpinan sidang, anggota dewan, dan seluruh peserta rapat yang hadir, yang menyatakan siap menindaklanjuti hal tersebut.
Terpisah, saat ditemui awak media pada Kamis (23/10/2025) sore, Siti Aisah yang juga tergabung dalam Komisi IV DPRD Sergai, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi banjir yang hampir setiap tahun melanda wilayah Bedagai.
“Kalau saya ingat-ingat, dulu banjir besar di Bedagai itu hanya terjadi 20 tahun sekali. Pernah pada tahun 1980-an, lalu tahun 2000 menuju 2001, dan terakhir pada 2021–2022. Tapi sejak 2021, banjir terus terjadi setiap tahun hingga 2025 ini. Artinya, ada yang salah dalam pembangunan dan sistem pengaliran air menuju sungai dan laut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti proyek normalisasi Sungai Belutu dan Sungai Bedagai yang dinilai tidak tuntas sehingga menyebabkan Bedagai menjadi lokasi akhir tumpahan air luapan dari daerah hulu.
“Normalisasi Sungai Belutu dan Sungai Bedagai sempat dilakukan pada tahun 2021–2022, tapi pada akhir 2023 pekerjaan berhenti di perbatasan antara Desa Sei Rampah dan Desa Bedagai, tepatnya di Dusun I Desa Pekan. Akibatnya, aliran air dari Tebing Tinggi hingga Sei Rampah memang sudah lancar, tetapi di Sungai Bedagai hingga muara Desa Bagan Kuala masih dangkal dan tidak dilakukan pengerukan. Air dari hulu jadi tidak bisa mengalir ke laut, apalagi saat pasang air laut naik, jadilah luapan banjir yang terus menerus menggenangi permukiman dan persawahan masyarakat di Tanjung Beringin,” jelasnya.
Siti Aisah berharap agar Pemerintah Daerah segera mencari solusi konkret dalam waktu dekat untuk menanggulangi persoalan banjir tersebut.
“Saya berharap tahun-tahun mendatang persoalan ini bisa segera dipecahkan. Kasihan masyarakat kita yang setiap tahun harus menanggung banjir,” pungkasnya.
Reporter | Fani
