topmetro.news, Asahan– Pemkab Asahan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah.
Ini disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP saat menyampaikan penjelasan Pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD 2026 pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Irwansyah Pane MKM, Senin (27/10/2025).
Rianto menegaskan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat dalam upaya menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat”, kata Rianto.
Rianto menyoroti 4 bidang yakni pendidikan, pembangunan ruang kelas baru dan sarana pendukung dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, termasuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat. Pengangkatan PPPK tenaga guru untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
Bidang kesehatan, dukungan terhadap JKN dan PBI terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan primer secara merata.
Bidang infrastruktur, tetap dilanjutkan meskipun terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
Bidang ekonomi, mendorong pasar murah, pembinaan UMKM, Koperasi Merah Putih serta penguatan ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan desa.
Reporter | Indra
