topmetro.news, Medan – Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya untuk bertindak tegas memberantas praktik korupsi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan menjadi syarat utama terciptanya pemerintahan yang transparan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
“Usut tuntas segala bentuk korupsi di jajaran Pemko Medan. Kami meminta APH menegakkan hukum secara benar, tanpa pandang bulu, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Wong Cun Sen kepada wartawan, Jumat (14/11/2025), menanggapi adanya ASN Pemko Medan yang tengah menghadapi persoalan hukum.
Wong menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya disinyalir terdapat banyak dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemko Medan. Karena itu, ia berharap APH dapat melakukan pengusutan secara menyeluruh.
“Bersihkan segala bentuk praktik korupsi di Pemko Medan agar roda pemerintahan benar-benar berjalan bersih,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas (2024–2029), masih terdapat ASN di sejumlah OPD yang diduga terlibat persoalan hukum. Ia meminta APH mengusut tuntas seluruh indikasi tersebut.
Wong Cun Sen juga mengingatkan Wali Kota Medan agar lebih selektif dalam memilih dan melantik pejabat ASN. Ia menyoroti kasus pejabat eselon II yang baru dilantik namun kemudian diperiksa kejaksaan.
Diketahui, dalam sepekan terakhir tiga pejabat di lingkungan Pemko Medan terseret persoalan hukum. Mereka adalah mantan Camat Medan Polonia, Kadis Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, serta Kadis Perhubungan Medan, Erwin Saleh, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Kasus yang menjerat eks Camat Polonia terkait dugaan penyalahgunaan BBM, sementara dua pejabat di Dinas Koperasi UKM diduga terlibat korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) Tahun Anggaran 2024, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1,13 miliar.
Selain kasus tersebut, sejumlah persoalan lain di beberapa OPD Pemko Medan juga kerap mencuat, namun dinilai belum mendapat penanganan serius dari APH.
reporter | Thamrin Samosir
