topmetro.news, Medan – Kepala Tim Posko Darurat Bencana Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, memaparkan perkembangan penanganan pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara. Fokus utama saat ini adalah perbaikan infrastruktur, relokasi pengungsi, serta normalisasi Sungai Tuka yang kondisinya semakin memprihatinkan.
“Target kita jelas, sebelum puasa warga sudah pindah dari tenda ke hunian yang lebih layak. Tapi hujan tanggal 11 dan 16 kemarin membuat sebagian harus kembali lagi ke tenda. Ini fakta yang tidak bisa kita tutupi,” ujar Basarin saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/2/2026).
Upaya pemulihan difokuskan di Kecamatan Tuka dan Sibabangun (Desa Saur Magita, Sait Kalangan II, dan Sibiubio) di Tapanuli Tengah, serta Kecamatan Sipoholon dan Parmonangan (Desa Rurajulu Toruan, Pertengahan, Hutatua, dan Hutajulu) di Tapanuli Utara.
Akses menuju desa-desa tersebut masih terbatas. Kendaraan roda dua masih bisa melintas, tetapi roda empat? Jangan dulu berharap banyak. Jalan dan jembatan belum sepenuhnya pulih.
Sebanyak 10 jembatan dikerjakan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Delapan telah selesai, namun satu kembali rusak akibat hujan deras. “Sudah diperbaiki, lalu rusak lagi. Ya kita perbaiki lagi. Tidak ada pilihan,” kata Basarin.
Selain itu, tengah dibangun 10 unit jembatan model “Aramco” berbahan besi dengan struktur timbunan tanah di bagian atas. Jika cuaca mendukung, Maret ditargetkan kendaraan roda empat sudah bisa melintas.
Di Tapanuli Utara, penggalian material timbunan yang menutup akses jalan juga masih berlangsung. Proses ini dilakukan bertahap karena kondisi cuaca dan medan yang tidak bersahabat.
Pemerintah menargetkan pengungsi bisa segera keluar dari tenda darurat. Skemanya: pindah ke rumah keluarga, sewa rumah, atau hunian sementara. Bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga diberikan sebagai dana tunggu hunian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sekitar 250 KK di Kecamatan Tuka dan sekitar 100 KK di Desa Kebun Pisang (Badiri), serta wilayah Cipange menjadi penerima bantuan. Namun pencairan dana masih sebagian kecil.
“Dana sudah ada, total kurang lebih Rp16 miliar. Tapi proses administrasi tetap harus jalan. Kita tidak mau salah langkah,” tegas Basarin.
Di sisi lain, masyarakat tentu bertanya: kalau dana sudah tersedia, kenapa pencairan lambat? Di tengah kondisi darurat, birokrasi sering kali terasa lebih tebal dari lumpur yang menimbun jalan.
Masalah besar lainnya ada di Sungai Tuka. Sedimentasi membuat sungai melebar dan dangkal. Kedalamannya kini hanya 1–2 meter, padahal normalnya bisa mencapai 5 meter.
Tembok penahan dari tanah yang sebelumnya dibangun, kembali tergerus hujan. “Kalau cuma ditimbun tanah tanpa penguatan permanen, ya jelas jebol lagi,” sindir salah satu relawan di lapangan.
Rencananya, Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sabodam (bendungan penahan sedimen) di beberapa titik, serta sipail atau penguat tebing di kiri-kanan sungai. Normalisasi sungai dengan pengerukan juga dilakukan bersama Wijaya Karya (WIKA) dan TNI.
Sedimen hasil kerukan akan diangkut dan bahkan berpotensi dimanfaatkan secara ekonomi. “Kalau bisa bernilai ekonomi, kenapa tidak? Tapi jangan sampai ini cuma wacana yang berhenti di meja rapat,” ujar Basarin.
Untuk hunian tetap (huntap), lahan bekas lapangan golf di Kalangan, yang dikenal sebagai lahan “Bujur Timber”, tengah dinegosiasikan. Statusnya disebut legal dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan kawasan hutan atau tambang.
“Ini lahan sah, tidak ada persoalan kehutanan atau pertambangan. Tinggalj proses negosiasi agar bisa segera dipakai,” jelas Basarin.
Publik tentu berharap proses ini tidak berlarut-larut. Sebab bagi warga yang rumahnya hanyut, kata “negosiasi” tidak menghangatkan malam dan tidak mengeringkan pakaian yang basah oleh hujan.
Total bantuan barang yang telah didistribusikan mencapai 765 ton lebih dari 400 ton dari posko utama dan sekitar 300 ton melalui jalur LANUD. Bantuan tunai Rp600 ribu per KK juga telah berjalan.
Dana Pemprov dikelola oleh BKD. Pemerintah berharap seluruh pekerjaan infrastruktur dan relokasi dapat rampung pada Maret, dengan catatan: cuaca bersahabat.
“Kita kerja maksimal. Tapi alam juga punya kehendak. Yang jelas, kami tidak tinggal diam,” tutup Basarin.
Namun masyarakat akan terus mengawasi. Karena dalam situasi bencana, yang dibutuhkan bukan sekadar janji, bukan pula proyek setengah jadi yang jebol saat hujan datang lagi. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan tambal sulam yang berulang.
penulis| Erris JN
