topmetro.news, MEDAN – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) rampung pada 31 Desember 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp299 miliar pada tahun anggaran 2026.
Namun, pembangunan masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pembersihan lahan (land clearing) hingga pematangan lahan sebelum memasuki tahapan konstruksi lebih lanjut.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahayan, mengatakan pembangunan huntap di Sumut merupakan bagian dari program pemerintah untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Untuk tahun anggaran 2026, pembangunan huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) jumlahnya 7.952 unit yang terbagi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Ronny saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (9/10/2026).
Dalam program tersebut, Aceh memperoleh alokasi sebanyak 6.220 unit, Sumut sebanyak 919 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 813 unit. Total pembangunan huntap yang ditargetkan pada tahun anggaran 2026 mencapai 7.952 unit dengan anggaran sekitar Rp2,3 triliun.
Hal itu disampaikan Ronny dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pembangunan huntap yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan berbagai kendala dapat segera ditangani.
Target 25.606 Huntap Dipercepat Menjadi Dua Tahun
Ronny menjelaskan, pemerintah tidak hanya mengejar target pembangunan tahun 2026, tetapi juga menyiapkan tahapan lanjutan untuk 2027. Secara keseluruhan, kebutuhan pembangunan huntap yang menjadi sasaran program di tiga provinsi tersebut mencapai 25.606 unit.
Dari jumlah itu, sebanyak 20.647 unit direncanakan untuk Aceh, 3.707 unit untuk Sumut, dan 1.252 unit untuk Sumatera Barat.
Sesuai arahan Presiden, penyelesaian program yang sebelumnya direncanakan berlangsung selama tiga tahun dipercepat menjadi dua tahun. Karena itu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
“Jadi sesuai direktif Bapak Presiden agar dipercepat. Jadi tidak tiga tahun, tetapi menjadi dua tahun. Inilah yang kemudian kita kejar lagi. Pekerjaan rumah besar kita adalah menuju total 25.606 unit di tiga provinsi,” ujar Ronny.
Dengan demikian, pembangunan 919 unit huntap di Sumut pada 2026 menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan 3.707 unit yang direncanakan bagi provinsi tersebut.
Pembangunan Masih Tahap Pematangan Lahan
Meski target penyelesaian telah ditetapkan, Ronny mengakui pembangunan huntap di Sumut masih berproses, terutama pada tahap persiapan dan pematangan lahan.
Berdasarkan laporan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) wilayah Sumut, proses pelelangan telah dilaksanakan dan kontraktor pelaksana telah ditetapkan. Kontraktor juga sudah mulai bekerja di lapangan.
“Kalau terkait di Sumut, saat ini masih dalam proses land clearing, masih dalam proses menuju pematangan lahan. Progresnya mudah-mudahan on track. Pelelangannya sudah dilakukan, kontraktornya sudah ditunjuk dan sekarang sudah bekerja di lapangan,” kata Ronny.
Pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga 919 unit huntap yang dialokasikan untuk Sumut bisa diselesaikan hingga akhir tahun.
Percepatan tersebut dinilai penting agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian tetap yang aman dan layak.
Meski demikian, pembangunan huntap tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik bangunan. Pemerintah juga harus memastikan kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, legalitas, serta kesesuaian lokasi dengan persyaratan teknis dan aspek kebencanaan.
penulis| Erris
