topmetro.news, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kolaborasi reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan efisien.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta implementasi tata kelola reformasi birokrasi di Bandung, Jumat (30/10/2026). Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Dalam kesempatan itu, Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jabar atas keterbukaan dan komitmennya membangun kerja sama antardaerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan sekadar memperkuat hubungan kelembagaan, melainkan menjadi langkah strategis untuk saling berbagi pengalaman, mengembangkan inovasi, dan mempercepat pembangunan.
Surya menilai Jawa Barat memiliki pengalaman dalam pengembangan inovasi pemerintahan, transformasi digital, manajemen kinerja, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kerja sama lintas daerah.
“Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,” ujar Surya.
Lebih lanjut, Surya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi dituntut semakin profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan orientasi utama pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi tidak boleh hanya sebatas menghadirkan aplikasi, tetapi harus mampu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Karena itu, Surya berharap Pemprov Sumut dapat mempelajari dan mengadaptasi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Pemprov Jabar, khususnya dalam pengelolaan kinerja pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital.
Surya juga meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang terukur. Rencana itu harus dilengkapi target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaan kerja sama berjalan efektif.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien,” tegasnya.
Sementara itu, Wagub Jabar Erwan Setiawan menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan Pemprov Sumut. Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program dan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi kedua daerah.
“Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan,” ujar Erwan.
Erwan turut memaparkan evaluasi kinerja Pemprov Jabar sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi barometer penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 51,7 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai sekitar enam juta jiwa.
Besarnya jumlah penduduk tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, inovasi, penguatan birokrasi, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Kerja sama antara Sumatera Utara dan Jawa Barat diharapkan semakin memperkuat hubungan antardaerah yang dilandasi kesetaraan, saling percaya, dan semangat untuk saling memajukan. Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi pembangunan Sumatera Utara, yakni Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Turut mendampingi Wagub Sumut Surya, Inspektur Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Bapperida Sumut Dikky Anugerah, Kepala Biro Hukum Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Biro Organisasi Sumut Zulkifli, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut Abu Kosim, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Taufan.
Penulis: Erris
