topmetro.news, JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik menyusul munculnya wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika kemungkinan tersebut benar-benar terjadi, Indonesia tentu akan menghadapi babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI., dalam tulisan opini bertajuk Selamat Datang Wakil Presiden Pengganti Gibran, Rabu (11/11/2026).
Menurut Herawansyah, politik selalu menyediakan ruang bagi kejutan. Tidak jarang, sebuah isyarat dapat memunculkan berbagai tafsir sebelum pernyataan resmi disampaikan.
Wacana pengunduran diri Gibran, apabila benar menjadi pilihan yang sedang dipertimbangkan, bukan sekadar persoalan pergantian figur di lingkar kekuasaan. Lebih dari itu, situasi tersebut dapat membuka ruang bagi konsolidasi dan perubahan konfigurasi politik pemerintahan.
Namun, Herawansyah menilai keputusan mundur dari jabatan wakil presiden bukanlah perkara sederhana. Ada berbagai aspek yang harus diperhitungkan, mulai dari pertimbangan politik, persoalan hukum, dinamika kekuasaan hingga hubungan personal yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kepentingan negara.
Menurutnya, Gibran menghadapi dua pilihan dengan konsekuensi masing-masing, yakni bertahan atau mengundurkan diri.
Jika memilih bertahan, setidaknya terdapat sejumlah persoalan yang menurut Herawansyah masih berpotensi menjadi perhatian publik.
Pertama, polemik mengenai ijazah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik. Berbagai pandangan dan proses hukum yang berkembang belum sepenuhnya menghentikan perbincangan tersebut.
Kedua, dinamika politik serta aspirasi sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan Gibran mundur. Terlepas dari beragam kepentingan yang melatarbelakanginya, perkembangan tersebut dapat menjadi tantangan komunikasi politik bagi pemerintahan.
Ketiga, isu dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kekuasaan. Herawansyah menilai persoalan tersebut harus ditangani secara terbuka, objektif, dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, siapa pun yang disebut atau diduga terlibat dalam suatu persoalan hukum harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian karena jabatan, hubungan keluarga, maupun pengaruh politik.
“Dalam situasi seperti ini, kepentingan pemerintahan dan stabilitas nasional semestinya ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan jabatan,” demikian salah satu gagasan yang disampaikan Herawansyah.
Dasco Masuk dalam Perbincangan Pengganti Gibran
Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, pertanyaan berikutnya adalah siapa figur yang akan mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia?
Herawansyah menilai Indonesia memiliki banyak tokoh dengan latar belakang dan pengalaman politik yang beragam. Namun, pemilihan wakil presiden tidak semestinya hanya mempertimbangkan popularitas maupun dukungan partai politik.
Menurutnya, figur yang dibutuhkan harus memiliki pengalaman mengelola komunikasi politik, memahami birokrasi, mampu membangun koordinasi lintas lembaga, serta memahami keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, nama Sufmi Dasco Ahmad atau yang akrab disapa Don Dasco patut menjadi salah satu bahan perbincangan.
Dasco dikenal sebagai tokoh Partai Gerindra dan memiliki pengalaman di parlemen. Posisi serta pengalamannya dalam dinamika politik nasional menjadi bagian dari modal yang dapat dipertimbangkan dalam diskusi mengenai kemungkinan figur pengganti wakil presiden.
Herawansyah menilai kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dan pemerintahan merupakan aspek penting bagi seorang wakil presiden.
Sebab, wakil presiden bukan hanya bertugas mendampingi presiden dalam kegiatan kenegaraan. Lebih dari itu, posisi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu koordinasi pemerintahan, menjembatani kepentingan antarlembaga, dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap kemungkinan pergantian wakil presiden harus memperhatikan mekanisme konstitusional, perimbangan politik, serta ketentuan perundang-undangan.
Dukungan politik tidak dapat dianggap otomatis tersedia. Komunikasi dan konsolidasi harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, bukan tekanan maupun transaksi kekuasaan.
Herawansyah juga menyinggung pentingnya kemampuan mengelola komunikasi dengan kalangan aktivis, media, dan partai politik.
Menurutnya, pengalaman serta kemampuan komunikasi politik yang dipadukan dengan pendekatan kepemimpinan yang efektif dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siapa pun yang nantinya mengemban amanah di pemerintahan.
Masa Depan Pers Jangan Terabaikan
Selain dinamika pergantian wakil presiden, Herawansyah turut menyoroti masa depan organisasi pers dan kesejahteraan wartawan di Indonesia.
Sebagai anggota Dewan Pakar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, ia menilai organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut telah melewati berbagai dinamika, mulai dari pergantian kepemimpinan, perbedaan pandangan hingga proses konsolidasi internal.
Perubahan kepengurusan dari masa Hendry Ch Bangun menuju kepemimpinan Ahmad Munir menjadi salah satu bagian dari perjalanan organisasi yang menurutnya perlu dilihat dalam konteks penguatan kelembagaan.
Namun, di tengah berbagai dinamika tersebut, terdapat persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama, yakni kesejahteraan insan pers dan keberlanjutan perusahaan media.
Herawansyah menilai perusahaan media saat ini menghadapi tantangan ekonomi dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks. Sementara itu, wartawan juga membutuhkan perlindungan profesi, peningkatan kapasitas, serta kesejahteraan yang lebih baik.
Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang memperkuat ekosistem pers nasional, bukan sekadar memberikan ruang bagi organisasi tertentu untuk mendapatkan akses kekuasaan.
Dalam tulisannya, Herawansyah menyampaikan sejumlah gagasan yang dapat menjadi bahan diskusi mengenai keterlibatan kalangan profesional pers dalam pemerintahan.
Pertama, penguatan sumber daya manusia di sektor komunikasi dan digitalisasi melalui pelibatan figur yang memahami dunia media. Ia menyebut nama Angga Raka Prabowo dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir sebagai figur yang dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan hubungan pemerintah dengan ekosistem pers.
Kedua, membuka ruang bagi kader organisasi pers yang memiliki pengalaman profesional untuk berkontribusi dalam sektor pemerintahan. Salah satu nama yang disebut adalah Timbo Siahaan, yang menurut Herawansyah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk posisi wakil menteri di sektor transportasi, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku.
Ketiga, memperluas kesempatan bagi kalangan profesional pers untuk berkiprah di badan usaha milik negara (BUMN).
Herawansyah menyoroti perlunya kajian mengenai keterwakilan sumber daya manusia dari lingkungan pers dalam posisi strategis, baik sebagai komisaris, dewan pengawas maupun direktur BUMN.
Ia bahkan mengemukakan gagasan mengenai kemungkinan keterlibatan hingga 14 orang dari unsur pengurus PWI Pusat dalam posisi tersebut.
Namun, menurutnya, jabatan strategis di BUMN bukanlah fasilitas organisasi yang dapat diberikan semata-mata berdasarkan kedekatan atau keanggotaan. Setiap penempatan harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai kepemimpinan Ketua Umum PWI Ahmad Munir perlu diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi dan kemampuan membangun hubungan kelembagaan dengan pemerintah maupun berbagai sektor strategis.
Jabatan Bukan Tujuan, Pengabdian Harus Diutamakan
Pada akhirnya, Herawansyah menegaskan bahwa wacana penggantian wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara.
Siapa pun figur yang nantinya mengisi posisi tersebut harus melalui proses konstitusional dan memperoleh legitimasi sesuai ketentuan hukum.
Begitu pula dengan organisasi pers. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan utama perjuangan organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana pers tetap memiliki independensi, meningkatkan profesionalisme, memperjuangkan kesejahteraan wartawan, serta menjaga fungsi kontrol sosial.
Menurut Herawansyah, perubahan politik seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memperbaiki ekosistem demokrasi dan pers nasional.
Sebab, kekuasaan akan terus berganti, tetapi tanggung jawab menjaga kepentingan rakyat, demokrasi, dan kebebasan pers harus tetap menjadi komitmen bersama.
Penulis adalah anggota Dewan Pakar PWI Provinsi Bengkulu.
