topmetro.news, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat gerakan budaya antikorupsi dengan melibatkan perempuan sebagai penggerak integritas di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta membangun karakter generasi penerus agar tumbuh dengan prinsip antikorupsi.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Indonesia Berintegritas: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Basarin menyampaikan bahwa keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tokoh dan organisasi perempuan menjadi bukti bahwa pencegahan korupsi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial,” ujarnya.
Menurut Basarin, perempuan bukan hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran.
Sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi maupun anggota masyarakat, perempuan memiliki kesempatan besar memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menjaga integritas bukan hanya tanggung jawab perempuan, melainkan seluruh anggota keluarga. Budaya antikorupsi harus dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti hidup bersahaja, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, serta berani mengingatkan apabila menemukan tindakan yang tidak benar.
“Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar,” katanya.
Perempuan Sumut Punya Potensi Besar
Basarin menyebutkan, Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam memperluas gerakan budaya antikorupsi. Hal ini didukung jumlah penduduk perempuan yang mencapai sekitar 7,8 juta jiwa.
Selain itu, terdapat berbagai organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten, kota, desa, dan kelurahan.
Menurutnya, jaringan organisasi tersebut dapat menjadi kekuatan besar untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai integritas dan pencegahan korupsi.
“Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif,” ungkapnya.
KPK Dorong Sembilan Nilai Antikorupsi
Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga.
Menurut David, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter seseorang. Karena itu, penanaman nilai antikorupsi harus dimulai sejak dini melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan, anak-anak tidak cukup hanya diberikan nasihat mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Mereka juga harus melihat langsung contoh perilaku berintegritas dari orang-orang terdekatnya.
KPK pun mendorong setiap keluarga membiasakan sembilan nilai utama antikorupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Sembilan nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang menjunjung tinggi integritas sekaligus membentuk masyarakat yang berani menolak segala bentuk perilaku koruptif.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut berharap perempuan dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas pendidikan antikorupsi.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendidikan karakter, keteladanan, serta budaya kejujuran yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Penulis | Erris
