TOPMETRO.NEWS – Anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat Drs Hendrik Halomoan Sitompul mendorong percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Medan. Pembentukan dinilai penting guna memaksimalkan pengawasan peredaran narkotika di kota Medan yang akhir akhir ini sangat meresahkan.
“Kita minta Pemko Medan dan BNNP Sumut segera membentuk BNN Kota Medan sebagai perpanjangan tangan upaya meminimalisir peredaran narkotika di kota Medan. Kita prihatin meningkatnya tindak kejahatan di kota Medan karena dampak bebasnya komsumsi narkoba. Dimana mana marak rampok dan begal, terbukti pelaku sebagai pecandu narkoba,” ujar Hendrik Sitompul, hari ini.
Dikatakan Hendrik, saat berkunjung ke kantor BNNP Sumut, Ianya diterima Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto dan disambut baik. Saat itu juga, Hendrik minta supaya BNN Kota Medan segera dibentuk. Permintaan itu cukup beralasan karena pengawasan peredaran narkotika di Medan masih minim. Terbukti tindak kejahatan pengaruh narkotik sangat tinggi.
Pada kesempatan itu, Hendrik menyampaikan keluhan masyarakat Medan yang diserap lewat reses, yakni maraknya peredaran narkoba dan bebas dikomsumsi semua kalangan sehingga meresahkan masyarakat.
“Tentu aspirasi warga harus kita tindaklanjuti. Masyarakat Medan ketakutan ke luar malam karena aksi begal marak dimana mana,” terang Hendrik Sitompul selaku Alumni PPRA 52 Lemhannas RI ini.
Menurut Hendrik, jika BNN Kota Medan sudah dibentuk dapat mempermudah pengawasan dan kordinasi dengan Pemko Medan. Tentu BNN akan menambah personilnya yang nantinya kita harapkan dapat bekerjasama dengan Pemko Medan melalui aparatnya mulai tingkat Camat hingga Kepling.
“Kita (DPRD Medan) bersedia dilibatkan dan siap memfasilitasi upaya penanganan memberantas narkotika,” tegas Hendrik.
Ditambahkan, kepada semua lapisan dan elemen masyarakat supaya bersama sama mengkampanyekan gerakan anti narkoba.
“Tentu langkah itu akan membantu pihak Kepolisian memberantas narkotika, ” seru Hendrik.
Dikatakan, langkah Hendrik mendorong pembentukan BNN Kota Medan juga amanah Pergub Sumut No 30 Tahun 2016 tentang Satgas pemberantasan, pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumut. Maka dalam hal itu, daerah dan kota wajib menjalankan Pergub dan upaya pemberantasan narkotika yang maksimal dan melalui jalur hukum.
Untuk itu, Hendrik minta Walikota Medan dan BNNP Sumut supaya respon dan serius pembentukan BNN Kota Medan. Dalam hal ini Hendrik siap menemui Kemenpan supaya segera mengeluarkan permen pembentukan organisasi BNN Kota Medan paling lama akhir tahun 2017.
Razia Tiap Hari
Terkait maraknya peredaran narkoba di Kota Medan yang sudah memasuki zona merah, Hendrik Sitompul yang juga Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut ini mengimbau Polrestabes Medan dan BNNP Sumut supaya rutin menggelar razia. Razia itu dapat dilakukan di daerah-daerah rawan mulai dari lokasi hiburan, perkampungan, sekolah, kampus dan instansi pemerintah.
Terkait upaya pemberantasan, Hendrik yang juga Bendahara Fraksi Partai Demokrat Kota Medan juga mengajak BNNP Sumut untuk merutinkan pemeriksaan atau test urin di sejumlah instansi pemerintahan maupun swasta, sekolah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
“Kami (DPRD Medan-red) beserta staf siap mengikuti test urine. Kami mendorong pada pihak instansi berwenang segera melakukan tes urin di lembaga ini. DPRD Medanmerupakan lembaga terhormat yang harus bebas narkoba. Karenanya anggotanya dan staf maupun pihak terkait yang rutin di gedung dewan harus terlebih dahulu mengikuti test urine,” paparnya seraya menegaskan jangan ada kompromi bagi para pengedar dan kurir narkoba. (TM-04)
