TOPMETRO.NEWS – Anggota DPRD Medan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Medan mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk serius menyikapi masukan yang disampaikan masyarakat dalam reses anggota DPRD Medan. Tidak pedulinya SKPD dengan masukan warga kerap menjadikan anggota DPRD Medan menjadi bulan-bulanan warga.
“Bapak ibu yang terhormat, apa yang bapak ibu sampaikan dalam reses anggota DPRD Medan kami sampaikan seluruhnya kepada Pemko Medan. Tapi sesungguhnya kami merasa malu, karena apa yang ibu, bapak sampaikan lamban direspon SKPD, makanya kami meminta SKPD untuk tidak main-main dengan usulan warga ini,” jelas Ilhamsyah SH dalam reses III tahun 2017, yang dilaksanakan di Jalan Pinang Baris T.B Simatupang Lapangan Imperium, Medan Sunggal, Minggu (19/11/2017).
Ilhamsyah juga mengatakan, dalam pelaksanaan reses ini terkadang banyak anggota DPRD Medan yang malu, mana kala masyarakat yang menyampaikan permasalahan di lapangan berjumpa kembali di reses berikutnya.
“Reses ke reses ini tak jauh waktunya, kadang kami merasa malu ditagih warga soal keluhan di daerahnya. Padahal seluruhnya sudah disampaikan ke warga, hanya saja SKPD tidak menyikapi hasil reses ini segera,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga, politisi yang juga Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Kota Medan mengharapkan kepada warga masyarakat tidak menjadikan reses sebagai satu-satunya sarana untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan.
“Reses ini kerap menjadi salah satu sarana warga dalam menyampaikan kondisi yang terjadi di masyarakat. Sesungguhnya masyarakat juga harus menyadari, jika terjadi persoalan di lapangan masyarakat tidak perlu menunggu reses, kegiatan ini hanya salah satu sarana saja, warga bisa menyampaikan persoalan yang terjadi seperti masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya ke anggota dewan setiap waktu,” jelasnya seraya mengatakan satu kota dikatakan baik mana kala warganya sudah mau peduli dengan kondisi lingkungannya.
Dalam hal-hal tertentu, Ilhamsyah juga mengingatkan warga bahwa Pemko Medan memiliki keterbatasan dalam anggaran.
“Memang disadari salah satu lambatnya respon dari pemerintah Kota adalah soal keterbatasan anggaran, misalnya soal infrastruktur yang kerap dikeluhkan warga. Pemko Medan terkadang tidak bisa menganggarkan langsung pembangunan jalan dan lainnya tetapi harus melalui mekanisme penganggaran dan itu harus memakan waktu,” jelasnya.
Dalam mewujudkan Kota Medan sebagai “Rumah Kita”, Ilhamsyah mengajak masyarakat untuk tidak pesimistis dalam menyampaikan masukannya kepada DPRD maupun ke Pemko Medan langsung. Begitu juga aparatur Pemko Medan di lapangan untuk bisa lebih memahami warganya dan serius menyikapi permasalahan warga di lapangan.
“Kita perlu sinergitas yang baik, masyarakatnya dan Pemerintahannya, begitu juga dengan Wakil rakyatnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Salbiah warga di jalan Sunggal mengharapkan Pemko Medan bisa mengawasi kinerja aparatnya dilapangan terkait pelayanan kesehatan. Kondisi sekarang ini banyak warga tidak memahami prosedur administrasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Soal BPJS misalnya, kadang warga harus bolak balik meminta surat yang harus dipenuhi rumah sakit, sementara warga bingung tidak memiliki panduan yang jelas,” ucapnya.
Perempuan paruh baya ini mengharapkan, para petugas di lapangan untuk lebih manusiawi memperlakukan masyarakat dalam mendapatkan haknya terutama soal kesehatan.
“Kadang petugas lebih dahulu menanyakan kelengkapan administrasi daripada menangani kondisi warga yang sudah sekarat. Warga kadang dibuat bolak-balik untuk mendapatkan secarik surat keterangan karena tidak adanya informasi yang utuh dari petugas,” jelasnya dalam reses yang dihadiri lima ratusan warga masyarakat.(TM/04)
