topmetro.news – Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut, Leo Simanjuntak yakin dengan TP4D bisa membangun Sumatera Utara dan dapat mengawal uang rakyat.
Hal itu diungkapkannya saat acara seminar HBA yang ke 58 yang digelar, di Aula Elaeis guinensis PT Perkebunan Nusantara 3 (Persero), pada Rabu (18/7/2018).
Dalam makalahnya “Strategi Pencegahan Korupsi Melalui TP4” menekankan bahwa Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di pusat maupun di daerah bertugas mengawal uang rakyat agar tidak disalahgunakan.
Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, menurut Leo Simanjuntak, TP4 merupakan bentuk kehadiran negara dalam pembangunan guna mewujudkan nawa cita serta sebagai pengawal uang rakyat, TP4 bentuk kebijakan penegakan hukum yang lebih bersifat preventif daripada represif.
“TP4D juga akan melakukan koordinasi, optimalisasi dan penguatan APIP secara bersama-sama. TP4D melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan serta komitmen dan konsistensi bersama membangun Sumut dengan zero KKN,” terang Leo Simanjuntak.
Leo menegaskan, pengawalan uang rakyat yang dilakukan TP4D Kejati Sumut dan Kejari se-Sumatera Utara untuk tahun 2017 ada 302 pemohon dengan 736 kegiatan, kemudian tahun 2018 sudah ada 40 pemohon dengan 154 kegiatan dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
“TP4D Kejatisu pada pelaksanaannya di lapangan adalah menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat juga menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pembangunan,” tegas Leo yang juga Ketua TP4D Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Leo menyebutkan hambatan dan kendala yang dihadapi TP4D di lapangan yakni, Pemprov, Pemda, BUMN dan BUMD belum optimal dalam memanfaatkan TP4D dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan di daerah.
“Belum terbukanya SKPD, PPK, Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dengan permasalahan yang timbul,” pungkasnya.(TM/10)
