Topmetro.News – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, HM Nezar Djoely mengingatkan para pimpinan PT PLN wilayah Sumut jangan menjadikan perusahaan milik negara tersebut sebagai ajang tempat mengeruk keuntungan pribadi.Tetapi sebaliknya, harus memperhatikan rakyat kecil yang juga berhak menerima fasilitas dan pelayanan dari perusahaan plat merah tersebut.
“Untuk itu, kita sebagai dewan tidak mau dengar alasan apapun atas peristiwa pemutusan yang dialami masyarakat pensiunan PTPN 4 di kawasan Martubung Medan.Sebagai wakik rakyat, saya sangat mengecam sikap pihak PLN yang telah kesalahan aroganan dalam melayani masyarakat kecil apalagi dengan alasan yang gak jelas melakukan pemutusan,”kata Nezar Djoely kepada wartawan di Medan, Rabu (1/8/2018) menyikapi persoalan 3 bulan pihak PLN melakukan pemutusan listrik sebanyak 240 KK rumah dinas pensiunan PTPN IV di Medan Labuhan.
Kata Nezar, kalau pimpinan PLN tidak mampu menyelesaikan persoalan pemutusan tersebut sebut, maka sebaiknya pimpinan PLN di Sumut segera angkat kaki dari jabatannya.
“Dan bagi oknum-oknum yang terlibat langsung dengan kejadian pemutusan ini segera saja pindah dari tugas dan tanggung jawabnya,”kata Nezar.
Untuk itu, Nezar meminta kepada GM wilayah PLN untuk fokus terhadap persoalan ini.
“Bila perlu saya akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi c/q kementrian BUMN, atas ketidakmampuan kinerja pimpinan PLN Sumut dalam memenuhi program 35.000 mega watt dalam melayani rakyat,”ujar Nezar yang juga Ketua Komisi A DPRDSU ini.
PTPN4 Menunggak Tagihan Listrik
Nezar juga minta PLN jangan ikut terlibat dalam persoalan internal 240 KK pensiunan yang hak keuangan pensiunan mereka hingga kini belum dibayarkan PTPN 4 sehingga masih bertahan di rumah dinas yang mereka tempati saat ini.
“Jangan pula PLN guru mendorong rakyat agar tidak betah segera berangkat dari rumahnya dengan kata lain membantu PTPN 4 mengusir rakyat, biarkan dulu PTPN 4 menyelesaikan persoalannya,” katanya sembari meminta PTPN4 agar segera membayar listrik rumah dinas itu yang disebut-sebut menunggak 5 bulan ke PT PLN dengan total Rp 597 juta.
“Sekali lagi biarkanlah PTPN IV dan pensiunan menyelesaikan persoalannua, PLN jangan malah ikut-ikutan apalagi bersikap diktator dalam melayani konsumen. Sehari lakukan mediasi jangan main putus aja,”tukasnya.
Panggil Direksi
Sebelumnya, rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dipimpin politisi Partai Gerindra, Donald Lumbanbatu dengan PT PLN Wilayah Sumut bersama masyarakat perumahan pensiunan PTPN 4 Martubung-Tiipapan yang hampir 4 bulan ini mengalami pemutusan listrik oleh PLN Medan Labuhan mengeluarkan sejumlah rekomendasi.
Pertama, Komisi D akan menghadirkan Direksi PTPN 4 untuk ikut langsung membahas persoalan dengan pensiunan PTPN 4.
Kedua, Komisi D meminta PLN agar tetap memberikan pemasangan listrik multiguna hingga persoalan ini diselesaikan dalam waktu dekat. Ketiga, Komisi D DPRDSU mendesak PTPN 4 agar segera membayarkan tagihan listrik pensiunan PTPN 4 di Martubung-Titipapan.
“Keempat, komisi D juga minta untuk sementara waktu agar jangan dulu berburuk sangka atau tidak tudingan adanya kongkalikong atau permainan dilakukan PLN dengan PTPN 4,”katanya.
Sementara Manager PT PLN. Wilayah Sumut, Leilan Hasibuan menegaskan pihaknya senantiasa siap menyalurkan listrik kembali ke perumahan pensiunan PTPN 4. Untuk itu, dia minta dewan agar turut menghadirkan Direksi PTPN 4 dalam kasus ini agar bisa mengungkap dan menyelesaikan persoalan sebenarnya.(rel/erris)
