TOPMETRO.NEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H. Hasban Ritonga, SH mengatakan, salah satu agenda pembangunan (Nawa Cita) yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan prioritas pembangunan yakni peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan ketahanan air.
Hal itu disampaikan pada saat membuka Forum SKPD Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu tahun 2017,Jumat (24/3) di Inna Dharma Deli Medan.
Hadir pada acara tersebut Kabid Tata Ruang (TR) (Plt Kaddis SDA, CK dan TR Provsu Ir H Ardan Noor MM, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera – II, Kepala Balai Pegelolaan DAS Wampu-Ular, Kepala Balai Pengelolaan mDAS Asahan –Barumun, Anggota TK,-PSDA wilayah Sungai se Provsu, Anggota Forum DAS se Provsu, Anggota Komisi Irigasi Provsu.
Hasban mengatakan berdasarkan surat edaran Gubernur No 050/1414 tanggal 28 Februari 2017 tentang penyusunan Renja SKPD tahun 2018
bahwa sebagai dasar penyusunan Renja SKPD mendatang agar berpedoman pada rancangan awal RKPD Provsu dibawa konsultasi Publik rancangan awal RKPD Provsu tahun2018 dan rancangan strategis (Renstra) Kementerian /lembaga tahun 2018 serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019.
“Mencermati dokumen rancangan awal RKPD Provsu tahun 2018, terdapat berbagai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai dalam tahun 2018 sesuai dengan potensi, kondisi dan permasalahan.
Namun semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran mencapai keunggulan daya saing melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, pengembanngkan teknologi dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Dalam kaitan itu Hasban menambahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan target pembangunan daerah dirancanakan dalam RKPD
tahun 2018, dalam pembahasan Forum SKPD ini perlu memperhatikan kebijakan dan isu-isu strategis di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
“Saya berharap forum SKPD ini akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip mendorong tercapainya keserasian,
efektifitas pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah,”paparnya.
Lebih lanjut berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan kementerian / lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam Forum
Musrembang direncanakan diselenggarakan pada awal bulan April 2017.(TMN/RB)
