topmetro.news – Kecewa dengan lambannya pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pengerjaan proyek dua taman di Panyabungan Kabupaten Madina, belasan demonstran, Selasa (30/4/2019), di antaranya bertelanjang dada berorasi di depan Gedung Kejatisu Jalan AH Nasution Medan.
Massa menamakan dirinya Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (DPP IMA Tabagsel) juga mendesak Kejatisu transparan sampai sejauh mana tindak lanjutan pengusutan kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Taman Tapian Siri-Siri (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) tersebut.
“Kejatisu segera mengumumkan kepada publik. Siapa saja yang sudah dijadikan sebagai tersangka yang terlibat dalam pembangunan mega proyek taman di Madina yang katanya melibatkan oknum Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Mengingat Pemilu serentak telah usai,” kata salah seorang juru bicara demonstran melalui alat pengeras suara.
Massa juga meminta Kapoldasu agar bekerja sama dengan pihak terkait lainnya. Karena proses penanganan kasusnya sudah berjalan 1,5 tahun namun tidak kunjung berkepastian hukum.
“Kami juga meminta agar sebaiknya KPK mengambilalih pengusutan kasus mega-proyek yang ditangani Kejatisu. Dan kami menduga kuat kasus ini sengaja diperlama-lama. Kasusnya sudah 1,5 tahun berjalan. Tapi publik tidak tahu apa hasilnya,” tegas Koordinator Aksi Roy Ansori, diamini rekannya.
Agar tidak berkembang image negatif di tengah-tengah publik khususnya masyarakat Kabupaten Madina, imbuhnya, Kajatisu Fachruddin Siregar harus transparan. Tidak ada jalan. IMA Tabagsel akan terus memantau perkembangan penyidikan kasus dimaksud.
Periksa Pihak Terkait
Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari Rudi SH, salah seorang staf Kejatisu, massa demonstran kemudian secara tertib membubarkan diri.
Secara terpisah Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar SH ketika dikonfirmasi awak media menyebutkan, Tim Jaksa Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu masih terus menindaklanjuti kasus dugaan korupsi terkait pembangunan kedua taman tersebut. Dan sudah ditingkatkan ke tahapan penyidikan (dik).
“Pihak-pihak terkait seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah diperiksa. Kalau bupatinya belum.. belum,” kata Sumanggar.
reporter | Robert Siregar
