topmetro.news – Banyak hal menarik yang dilontarkan anggota DPRK Aceh Singkil kepada pemkab dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum DPRK, Senin (25/11/2019).
Bupati Aceh Singkil Dulmusrid yang hadir dalam paripurna itu beserta para SKPK, habis-habisan dikritik anggota dewan mengenai kebijakannya.
Salah satu anggota DPRK politisi Partai Aceh Aminullah Sagala menjelaskan, bahwa pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Kota Baharu agar dialihkan. Karena terlalu banyak memakan anggaran.
“Menurut hemat kami sesuai keinginan masyarakat agar pengaspalan jalan dari Kecamatan Gunung Meriah menuju Kota Baharu alangkah baiknya dikerjakan melewati Desa Balang Bisik. Yang dimana jarak tempuhnya lebih dekat daripada jalan yang ditentukan diawal. Sehingga dapat mengevesiensikan anggaran daerah,” ucap Aminullah.
Selain itu persolan tanah yang dikuasai Perkebunan Nafasindo yang lebih kurang 280 hektar yang dimana sampai saat ini masih belum tuntas dan adanya tarik-menarik kepentingan dalam persoalan lahan tersebut, sehingga PAD dari hasil itu tidak jelas berapa.
Ia juga menyayangkan dengan banyaknya ‘pasar onan’ di Aceh Singkil tidak dapat mendongkrak PAD. Sehingga menurut Aminullah, pemerintah harus mengubah pola kerja untuk ke depannya.
Lain lagi mengenai anggaran daerah yang selalu devisit dari tahun 2017. “Semoga hal ini tidak menjadi perpecahan dan masyarakat tetap utuh,” terangnya.
“Kami juga ingin menyampaikan terkait sempitnya waktu pembahasan serta seperti dipaksakan. Belum lagi mendominasi politik anggaran. Kami khawatir tidak maksimal,” tutur Aminullah.
Mobil Kepala Dinas
Mengenai mobil para kepala dinas, kata dia, harus diberi stiker. “Baik itu mobil dinas maupun mobil fungsional. Serta yang masih memiliki plat hitam agar diganti menjadi plat merah, sehingga masyarakat tahu bahwa itu mobil pemerintah,” katanya.
Sementara itu anggota DPRK Aceh Singkil dari PKPI, Mairaya, menambahkan, bahwa dalam setiap sidang paripurna banyak SKPK yang tidak mau hadir. Padahal bupati hadir.
“Ini sangat aneh. Selaku kepala SKPK yang diberi amanah oleh bupati dan diundang resmi oleh ketua DPRK tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Dan kami minta kepada Bupati Aceh Singkil agar mengevaluasi kehadiran para SKPK. Sehingga tidak terkesan pimpinan DPRK dan anggota dewan dilecehkan,” tegas Mairaya.
BACA | Tahun 2019, Hanya 7 Kadis yang Dilelang Pemkab Aceh Singkil
Belum lagi para ASN yang kurang disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Ditambah lagi ketegasan Bupati Aceh Singkil yang kurang dalam menangani hewan ternak.
“Sengketa tanah lapangan juga harus diselesaikan. Seperti atas nama penggugat Nurdin Harahap dan menang di tingkat pengadilan negeri sampai tingkat kasasi di MA. Menurut saran kami, kalau memang tidak ada lagi bisa dilakukan upaya hukum segera ditindaklanjuti,” katanya.
Disinggung juga masalah bangunan Puskesmas Singkil yang sudah dua tahun terbengkalai. “Perlu juga cepat ditangani,” katanya.
reporter | Rusid Hidayat Berutu
