topmetro.news – Dengan yel-yel ‘Ganyang Partai Komunis Indonesia (PKI)’, ratusan masyarakat Madina (Mandailing Natal) yang tergabung dalam ‘Masyarakat Madina Bersatu’ melakukan aksi unjuk rasa menolak Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina, Selasa (7/7/2020).
Ratusan massa yang tiba di Gedung DPRD Madina sekitar pukul 10.00 WIB tersebut, merupakan massa gabungan dari beberapa organisasi masyarakat. Seperti Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Hijril Haramain, dan beberapa organisasi lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menegaskan bahwa mereka menolak RUU HIP. Dan juga menolak keras lahirnya kembali PKI. “Kami tidak mau ada lagi sebutan Nasakom,” teriak massa.
Kordinator Aksi Amin Rangkuti yang merupakan perwakilan dari Harijil Haramain yaitu alumni tamatan Mekkah Arab Saudi dalam orasinya menyampaikan, bahwa Indonesia saat ini tidak dalam keadaan aman saja. Sebab, diduga ada sekelompok orang yang ingin menggelincirkan Ideologi Pancasila.
“Kami sangat resah dengan adanya Rencana Undang-Undang HIP ini. Bila kalian tidak mendengar aspirasi kami ini, maka jihad adalah solusi. Dan kami siap berjihad di Jalan Allah,” tegasnya.
Lanjutnya, mereka juga pernah belajar Ideologi Pancasila. “Maka dari itu, jangan kalian mengira kami hanya kerja dan berada di masjid saja,” tegas dia.
“Kami tidak ingin hanya bicara kalian saja, tapi kami ingin tindakan nyata untuk Madina kita ini. Kita ingin membela Pancasila. Kami tegaskan bahwa Ideologi Pancasila sudah final. Dan kami murni menyampaikan RUU HIP harus dicabut,” pintanya.
Pancasila Final
Sementara itu, Ketua pemuda Muhammadiyah Ahmad Jumadi dalam orasinya juga menyatakan hal serupa. “Bahwa hari ini ideologi kita ingin diubah. Apakah itu ekasila, trisila, dan atau apa pun itu namanya, kami tidak akan rela bila Pancasila yang sudah final itu diubah,” katanya.
“Jihad konstitusi bagian dari ranah kewenangan DPRD. Untuk itu, DPRD Madina harus memastikan aspirasi Rakyat Madina dan Aliansi Umat Islam Madina agar menyampaikan RUU HIP ini dicabut oleh Presiden. Jangan hanya ditunda,” tegasnya.
Ahmad juga berpesan, apabila tuntutan massa Aliansi Umat Islam Madina tidak diterima DPRD dan tidak menyampaikan aspirasi itu melalui lembaganya, maka mereka pastikan akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar. “Karena, menurut pandangan kami, mengubah Pancasila sama dengan menghidupkan kembali PKI,” katanya.
Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dalam menanggapi orasi dan permintaan massa Aliansi Umat Islam Bersatu menegaskan, akan menyampaikan aspirasi penolakan massa ini terkait pembahasan RUU HIP ini ke DPR RI di Jakarta.
“Aspirasi serta permintaan massa Umat Islam Madina Bersatu ke DPRD Madina ini akan kita sampaikan ke Presiden RI Joko Widodo. Melalui perwakilan kita di DPR RI,” sebutnya.
Erwin juga menambahkan, secara pribadi maupun sebagai Ketua DPRD Madina, dia juga merasa tidak setuju dan menolak apabila Pancasila yang selama ini sebagai dasar negara dan sudah final, ada yang mau mengotak-atik dan mau mengubahnya.
Pantauan topmetro.news, selain Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, saat menyampaikan orasinya, massa juga disambut anggota DPRD Madina lainnya. Yakni Sobir Lubis SH, H Awaluddin, H Zainuddin Nasution, Budiman, Izhar Elmi, dan Zainal.
reporter | Jeffry Barata Lubis
