topmetro.news – Guna mencegah terjadinya politik uang dalam Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Sumut terus gencarkan ‘Gerakan Lawan Politik Uang’ dengan melaporkan ke Bawaslu setiap potensi yang ada.
“Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024,” ujar Saut Boangmanalu (Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumut), saat membuka Rapat Dalam Kantor (RDK) Sesi Pertama Bawaslu Sumut, di Sekretariat Bawaslu Toba, Selasa (1/10/2024).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara Hendrik Sitanggang menyarankan Bawaslu Sumut bersama KPK, hendaknya mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu bersama dengan KPK mengedepankan pencegahan dalam membangun optimis melawan politik uang. Selama ini Bawaslu pun sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui ‘Gerakan Tolak Politik Uang’ (Getolpun),” kata Hendrik.
Dia menambahkan media sebagai corong informasi dan komunikasi berperan untuk mengedukasi masyarakat. “Tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian. Dengan sistem yang baik pemilu diharapkan tetap terjaga,” tegasnya.
Senada dengan Hendrik, Saut Boangmanalu mengatakan untuk memberantas politik uang hendaknya juga harus mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Bawaslu harus tetap optimis, terus tetap melangkah ke depan. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena faktor kebutuhan hidup,” ungkapnya.
Anggota Bawaslu Toba Thomson Manurung menambahkan untuk menyukseskan Pilkada Serentak dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan serta mengawasi pemilu. Juga mendukung ‘Gerakan Lawan Politik Uang’.
“Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat menysukseskan pemilu. Pemilih pemula berperan untuk berhak memilih dan menolak politik uang. Politik uang merupakan ancaman atau perusak demokrasi,” kata Thomson.
penulis | Erris JN
