topmetro.news, Langkat – Dinas Perhubungan Langkat mulai melakukan upaya melakukan razia truk-truk Over Dimension and Overload (ODOL) yang selama ini ditengarai sebagai penyebab rusaknya insfrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Langkat.
Menurut keterangan Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany SIP MSP, operasi ini akan diterapkan untuk menindaklanjuti kebijakan target Zero Truk ODOL 2026 dari pemerintah pusat, pasca-Kantor Staf Kepresidenan (KSP) atas permintaan Presiden Prabowo Subianto, mengundang 11 instansi dan organisasi terkait untuk membahas langkah konkret mengatasi ODOL.
Dijelaskan Arie, saat pembahasan permasalahan ODOL, Presiden diminta mengundang beberapa organisasi, seperti MTI, Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT), Instran, ITS Indonesia, hingga Korlantas Polri turut hadir bersama kementerian dan BUMN terkait.
Menindaklanjuti pertemuan itu, kata Arie, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi akhirnya menyepakati penerapan kebijakan zero ODOL.
“Target implementasi Zero ODOL itu ditetapkan pada tahun 2026, dengan dukungan dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” paparnya, Kamis (15/5/2025).
Dijelaskan Arie, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan institusi terkait untuk menerapkan penindakan terhadap truk ODOL yang selama ini hilir mudik mengangkut beragam material tanpa memperdulikan status kelas jalan dan terkesan mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya.
“Saat ini kita sudah melakukan upaya penilangan bagi truk over tonase yang melintasi Jln. Proklamasi, persisnya yang melintas di depan Kantor Dishub,” ujarnya.
Arie menjelaskan pihaknya akan melakukan razia truk ODOL secara rutin di beberapa titik wilayah yang selama ini banyak truk ODOL melintas.
“Kita akan melakukan kegiatan razia rutin seperti di sekitar Kecamatan Sirapit, Selesei, Secanggang dan Padang Tualang. Kita juga berharap dukungan semua pihak demi kemaslahatan bersama,” tandasnya.
reporter | Rudy Hartono
