topmetro.news, Medan – Fraksi PKS DPRD Kota Medan menyampaikan tujuh catatan penting atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2024. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (10/6/2025), oleh juru bicara fraksi, Zulham Efendi SPdI MI.
Catatan pertama menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tercatat sebesar Rp105,253 miliar pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp68,680 miliar.
“Fraksi PKS mempertanyakan mengapa angka SiLPA meningkat signifikan. Apa saja kendala yang menyebabkan tidak optimalnya serapan anggaran? Dan bagaimana proyeksinya ke depan?” ujar Zulham.
Catatan kedua menyentil lonjakan tajam pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada 2024, anggaran BTT mencapai Rp5,325 miliar, jauh lebih besar dibanding tahun 2023 yang hanya Rp116,184 juta.
“Kami ingin tahu alokasi BTT tersebut digunakan untuk apa saja, dan apakah penggunaan anggaran ini telah sesuai dengan mekanisme dan kondisi kedaruratan yang dibenarkan,” katanya.
Pada catatan ketiga, Fraksi PKS menyoroti realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 yang mencapai Rp111,846 miliar, sedikit melebihi target tahun itu (Rp107,756 miliar), namun jauh menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar Rp357,473 miliar.
“Kami mempertanyakan faktor apa yang menyebabkan penurunan signifikan ini. Juga, berapa jumlah wajib pajak restoran pada 2023 dan 2024?” tanya Zulham.
Selanjutnya, catatan keempat membahas realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2024 yang hanya mencapai Rp25,166 miliar dari target Rp48,921 miliar.
“Kami menduga adanya kebocoran retribusi, termasuk dugaan penyimpangan oleh oknum di lapangan. Apa langkah konkret Pemko Medan dalam meminimalkan kebocoran ini?” tambahnya.
Catatan kelima menyoroti turunnya pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum. Pada 2024, pendapatan hanya Rp19,114 miliar, menurun dari Rp24,883 miliar di tahun sebelumnya.
“Fraksi PKS mempertanyakan efektivitas sistem parkir berlangganan dan e-parking dalam meningkatkan PAD. Apakah sistem ini benar-benar berjalan optimal?” tegas Zulham.
Kemudian, pada catatan keenam, Fraksi PKS mencermati penurunan tajam pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendapatan BLUD anjlok dari Rp79,74 miliar (2023) menjadi Rp27,21 miliar (2024), atau hanya 65,55% dari target.
“Kami meminta penjelasan tentang penyebab turunnya pendapatan BLUD, serta strategi ke depan agar pendapatan dan layanan publik yang diberikan tetap berkualitas,” kata Zulham.
Catatan terakhir menyangkut penurunan realisasi belanja infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, instalasi, dan jaringan. Realisasi belanja hanya mencapai Rp423,16 miliar (83,47%) dari anggaran Rp506,96 miliar, dan turun tajam dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp683,51 miliar.
“Mengapa serapan anggaran infrastruktur menurun drastis? Apakah ada kendala teknis atau perencanaan yang kurang matang?” tanya Zulham.
Menutup penyampaiannya, Fraksi PKS juga mempertanyakan kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hingga kini dinilai belum signifikan.
“Bahkan beberapa PUD justru menjadi beban bagi keuangan daerah. Fraksi PKS mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PUD agar mampu menjadi sumber PAD yang sehat dan produktif,” pungkas Zulham.
reporter | Thamrin Samosir
