topmetro.news, Langkat – Ratusan kasek baik tingkat SD dan SMP di Kecamatan Sei Banget, mengaku resah atas ulah oknum-oknum yang coba memaksakan kehendak menjual spanduk dan foto-foto pejabat daerah untuk dipajang di sekolah hingga ke ruang belajar.
Hal ini disampaikan beberapa kepala SD yang ada di Kecamatan Sei Bingai kepada topmetro.news, Kamis (21/8/2025), melalui chat WhatsApp.
Para kepala sekolah yang minta nama dan alamat sekolahnya tidak disebutkan dalam pemberitaan itu mengatakan, mereka seolah dipaksa membeli spanduk yang berisikan ucapan HUT RI ke-80 dan foto-foto pejabat daerah, mulai dari foto Gubernur Sumut hingga bupati/wakil bupati Langkat dengan harga yang dinilai tidak wajar.
“Kami disuruh membeli spanduk dengan harga Rp200 ribu. Padahal kalau kita menempah sendiri harganya paling berkisar Rp50 ribu sampai Rp70 ribu. Begitu juga foto-foto pejabat. Kalau kita beli sendiri atau kita tempah sendiri foto pasangan bupati/wakil bupati paling hanya Rp50 ribu. Tapi harga yang seperti diwajibkan mencapai Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Ini kan namanya membebani peruntukan Dana BOS,” ujar mereka.
Mereka pun minta agar Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat mengeluarkan surat edaran terkait adanya oknum-oknum yang selalu memanfaatkan nama besar pejabat untuk memuluskan bisnis mereka.
Saat ditanyakan siapa oknum yang sepertinya memaksakan diri untuk membeli harga spanduk dan foto pejabat kepada seluruh kasek di Sei Bingei, mereka menyebutkan nama berinisial R yang sudah tidak asing lagi di Langkat, khususnya Stabat.
Sementara itu, dari hasil konfirmasi dengan beberapa Kepala SMP di Kecamatan Sei Bingei, mereka mengakui tidak pernah melayani jika ada oknum-oknum yang menjual spanduk atau foto pejabat.
“Jujur Bang, kami sebenarnya sudah resah. Dan kami telah sepakat, jika untuk membuat spanduk terkait pendidikan atau foto pejabat, kami masing-masing mencetak sendiri. Ketua K3S kami tidak ingin dianggap memonopoli pengadaan spanduk atau foto pejabat sebagaimana yang diharapkan oknum pedagang musiman itu. Jadi kami diberi kepercayaan untuk mengambil kebijakan atau inisiatif masing-masing, asal bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya sembari meminta nama dan sekolahnya tidak dipublikasikan.
“Yang penting, kami bertekad akan meningkatkan mutu pendidikan dan menerapkan agar jangan melakukan pungli sebagaimana perintah Pak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat,” ujar mereka.
reporter | Rudy Hartono
