topmetro.news, Medan – Tiga Wakil Ketua DPRD Kota Medan bersama tujuh anggota dewan lainnya turun langsung menemui massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (3/9/2025).
Dalam aksi yang berlangsung damai di Jalan Kapten Maulana Lubis itu, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama terkait transparansi anggaran, penghapusan tunjangan mewah DPRD, serta keberpihakan terhadap nasib guru honorer.
Sementara itu, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, tidak hadir dalam pertemuan langsung dengan massa aksi. Massa hanya diterima tiga pimpinan DPRD Medan, yakni Rajudin Sagala (Fraksi PKS), Zulkarnaen (Fraksi Gerindra), dan Hadi Suhendra (Fraksi Golkar), serta tujuh anggota DPRD Medan lainnya, diantaranya dr. Dimas Sofani Lubis, dr. Faisal Arbie, Elbarino Shah, Tia Anggraini, Janses Simbolon, Modesta Marpaung, dan Reza Pahlevi Lubis.
Kehadiran para legislator ini disambut baik oleh massa aksi. Mereka menggelar diskusi terbuka dengan duduk bersama di trotoar depan gedung dewan, menjadikan aksi ini sebagai momentum dialog publik yang egaliter.
Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Medan, Safrilla Sitorus, menyampaikan lima poin tuntutan kepada DPRD Medan, yakni, menghapus tunjangan mewah anggota DPRD Kota Medan, melakukan audit dan transparansi anggaran lembaga DPRD, mengevaluasi kinerja seluruh anggota DPRD, mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan DPRD Medan dan menyuarakan keadilan dan keberpihakan terhadap guru honorer.
“Kami tidak ingin dewan hidup mewah sementara rakyat kesulitan. Kami minta DPRD lebih transparan dan fokus membela kepentingan rakyat kecil, termasuk guru honorer,” tegas Safrilla.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif. “Kami terima tuntutan ini sebagai bentuk kritik konstruktif. Kami tidak akan diam. DPRD adalah milik rakyat, dan kami di sini untuk melayani,” ujarnya.
Senada, Zulkarnaen dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan terhadap setiap program pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Sebagai kader Gerindra, saya pastikan program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan lainnya tetap kami kawal agar tepat sasaran di Kota Medan,” katanya.
Sementara itu, Hadi Suhendra dari Fraksi Golkar menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD saat ini masih dalam masa awal jabatan, namun terus aktif menyerap aspirasi masyarakat. “Kami terus turun ke lapangan, mendengarkan langsung suara warga. Ini baru tahun pertama, dan kami akan bekerja keras untuk membawa perubahan nyata,” tegasnya.
Setelah seluruh aspirasi disampaikan dan diskusi berlangsung terbuka, massa HMI membubarkan diri dengan tertib. Pihak DPRD menyatakan akan membawa tuntutan tersebut ke rapat internal dewan untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Aksi ini menjadi contoh bagaimana ruang demokrasi dapat berjalan sehat, ketika penyampaian kritik mendapat respons langsung dan terbuka dari wakil rakyat.
reporter | Thamrin Samosir
