topmetro.news, Medan – Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di ruang sidang utama, Senin (8/9/2025), dengan agenda penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap, anggota dewan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Dalam sidang tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan nota jawaban secara bergantian.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menekankan pentingnya percepatan pelantikan pejabat struktural definitif untuk mendukung jalannya program prioritas kota. Ia menyebutkan bahwa pengisian jabatan dilakukan dengan prinsip ‘the right man on the right place’ demi menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Sementara itu, menjawab Fraksi PKS, pemerintah menjelaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara terintegrasi dan berbasis kawasan. Pendekatan ini, menurut Wali Kota, melibatkan koordinasi lintas instansi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota pendamping, serta gotong royong antar-organisasi perangkat daerah.
Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan bahwa visi pembangunan jangka panjang menuju Medan 2045 terus dijalankan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Ia menyebutkan rencana peningkatan fasilitas kesehatan modern di wilayah Medan Utara, pemerataan tenaga medis berkualitas, dan penyediaan sarana pendidikan yang adil dan merata sebagai fondasi penting untuk masa depan kota.
Menjawab Fraksi Golkar yang menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Medan tetap optimistis dapat memenuhi target hingga akhir tahun, meskipun realisasi semester pertama baru mencapai 38,40 persen. Optimalisasi dilakukan melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak.
Sementara itu, kepada Fraksi NasDem, pemerintah menyampaikan komitmen untuk terus berpihak pada UMKM. Berbagai program seperti pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan penyederhanaan perizinan terus dijalankan agar pelaku UMKM dapat berkembang secara legal, aman, dan berdaya saing.
Fraksi PSI juga mendapatkan penjelasan mengenai strategi Pemko dalam menghadapi target pendapatan. Pemerintah menekankan pentingnya penguatan digitalisasi, pengawasan terhadap wajib pajak, serta evaluasi rutin terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
Ada pun kepada Fraksi Demokrat, Wali Kota menegaskan bahwa optimalisasi potensi pajak akan dibarengi dengan perbaikan layanan dan sistem digitalisasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa target PAD harus tetap realistis dan ditopang oleh kesiapan teknis yang memadai.
Secara keseluruhan, jawaban eksekutif mencerminkan tekad Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab, membangun infrastruktur yang berkelanjutan, serta terus meningkatkan pelayanan publik. Fokus terhadap masyarakat kecil, termasuk melalui pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, juga menjadi bagian penting dari arah kebijakan pembangunan.
Rapat paripurna ini juga menjadi momen penting yang memperlihatkan kekompakan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Keduanya hadir bersama dan saling melengkapi dalam menyampaikan nota jawaban, menegaskan bahwa roda pemerintahan dijalankan secara sinergis dan kolaboratif demi kepentingan seluruh warga Kota Medan.
reporter | Thamrin Samosir
