topmetro.news, Jakarta -Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) merupakan salah satu perhelatan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi forum musyawarah global. Semua anggota PBB yang kinni berjumlah 193 negara punya hak suara yang sama di Sidang Umum, tanpa melihat besar kecilnya negara.
Sidang Umum diadakan setiap tahun, dimulai pertengahan September di Markas Besar PBB, New York. Sesi pembukaan biasanya disebut General Debate, di mana para kepala negara/pemerintahan menyampaikan pidato selama kurangleih 15-20 menit. Untuk tahun ini, Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka pada 9 September 2025 dan Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.
Presiden RI, Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan berpidato di Sidang Ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Prabowo akan menjadi presiden kelima Indonesia yang berpidato secara langsung dalam forum tersebut. Presiden Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga di sesi Debat Umum setelah Presiden Brasil dan Presiden AS.
Presiden RI yang pernah tampil di Sidang Umum PBB
Soekarno
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, membuktikan dirinya bukan hanya pemimpin nasionalis ulung, tapi juga orator dunia. Pada 30 September 1960, Bung Karno tampil di Sidang Umum PBB ke-15 di New York dengan pidato berjudul “To Build the World Anew”.
Dalam pidatonya yang terdokumentasi dalam teks, foto, rekaman suara, dan film, Bung Karno menegaskan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, mempromosikan solidaritas antarbangsa, serta memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi alternatif bagi dunia.
Imperialisme, dan perjuangan untuk mempertahankannya, adalah kejahatan besar di dunia kita… Namun, saudara-saudara saya di Asia dan Afrika telah merasakan cambuk imperialisme. Mereka telah menderita. Mereka mengenali bahaya, kelicikan, dan kegigihannya,” tegas Bung Karno di hadapan forum Sidang Umum PBB.
Soeharto
Presiden Soeharto pernah berpidato dua kali dalam forum Sidang Umum PBB yakni pada Sidang Majelis Umum Ke-47 PBB pada 24 September 1992 dan pada September 1995.
Pada 1992, Soeharto menyampaikan “Pesan Jakarta” yang baru saja dirumuskan dalam KTT ke 10 Gerakan Non-Blok NB di Jakarta pada 1-6 September 1992.
Karena itulah, pidato Soeharto di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tak hanya mewakili Indonesia tetapi jugai 108 anggota Gerakan Non-Blok atau dua per tiga dari keseluruhan keanggotaan PBB pada saat itu.
Soeharto kembali hadir dan berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB Oktober 1995 di m ana pada saat itu menjadi momen special karena bertepatan dengan berusia 50 tahun lahirnya PBB.
Megawati Soekarnoputri
Megawati dua kali hadir dalam Sidang Umum PBB yakni pada 2001 dan 2003. Momen Sidang Umum 2001 menjadi istimewa karena digelar hanya beberapa hari setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat (AS). Serangan tersebut membuat umat Islam tersudut karena Taliban dinilai sebagai dalangnya.
Setelah serangan 11 September 2001 (9/11) di World Trade Center (WTC) dan Pentagon, fenomena Islamofobia meningkat tajam di banyak negara, terutama di Amerika Serikat dan Eropa.
Megawati sebagai perwakilan negara dengan populasi muslim terbesar hadir di sana.
Megawati kembali hadir dan berpidato pada Sidang Umum PBB pada 23 September 2003. Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam tubuh PBB agar lembaga internasional ini dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan manusia.
Selain isu reformasi PBB, Megawati menyoroti konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang diyakininya menjadi akar munculnya aksi terorisme di seluruh dunia. Ia menyerukan agar para pemimpin dunia segera membicarakan dan menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.
“Sebagai Kepala Negara dari negara Muslim terbesar di dunia, saya mengajak semua pemimpin dunia untuk memberikan perhatian yang serius pada masalah ini.
Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat aktif hadir dan berpidato dalam sejumlah Sidang Umum PBB sepanjang masa pemerintahannya. Kehadirannya menegaskan peran diplomasi Indonesia di panggung global, mulai dari isu perdamaian dunia hingga krisis pangan dan energi.
Selama 10 tahun pemerintahannya, SBY pernah hadir langsung sebanyak enam kali.
SBY pertama kali berpidato di forum internasional tersebut pada Sidang Umum ke-62 pada 2007, tidak lama setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam kesempatan itu, ia menekankan kontribusi Indonesia bagi perdamaian global dan diplomasi internasional.
Tahun berikutnya, di Sidang Umum ke-63 pada 2008, SBY mengangkat isu krisis pangan dan energi global yang tengah mengguncang perekonomian dunia. Isu ini menjadi penting karena banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, merasakan dampak serius dari gejolak harga komoditas.
SBY kemudian konsisten hadir di forum tersebut pada Sidang Umum ke-64 (2009), ke-65 (2010), dan ke-66 (2011). Kehadiran beruntun ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan posisi strategis di kancah internasional.
Joko Widodo
Jokowi selalu absen secara langsung di Sidang Umum PBB dalam 10 tahun masa pemerintahannya. Selama masa pertama pemerintahannya pada 2014-2019, Jokowi mengutus Jusuf Kalla untuk hadir. Jokowi memang pernah berpidato dalam Sidang Umum 2020 dan 2021 tetapi saat itu dia tidak langsung berada di markas PBB di New York.
Presiden BJ Habibie tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB karena masa pemerintahannya singkat dan situasi politik belum stabil.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah hadir di Sidang Umum PBB pada 2000, namun tidak berpidato. Saat itu forum melahirkan Millennium Declaration yang menjadi dasar Millennium Development Goals (MDGs).
Gus Dur kembali ke markas PBB pada 2003 untuk menerima penghargaan Global Tolerance Award dan berpidato, namun bukan dalam kapasitas sebagai Presiden.
Prabowo Subianto
Presiden RI, Prabowo Subianto akan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa 23 September 2025. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia yang sudah absen selama 10 tahun di forum PBB.
Pengamat kebijakan pemerintah dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menilai pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, sangat penting. Menurutnya, pidato itu sebagai momentum mempertegas peran Indonesia di panggung dunia Internasional.
“Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 PBB merupakan langkah strategis yang sangat penting, baik secara simbolik maupun substantif. Setelah lebih dari satu dekade ketidakhadiran Presiden RI di forum tertinggi diplomasi multilateral dunia, pidato ini menandai kembalinya Indonesia ke panggung utama global dengan posisi yang lebih tegas dan proaktif,” tegasnya.
Disamping itu, Kata Nasky, kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia hingga keadilan global. Apalagi, Prabowo dijadwalkan berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat yang menunjukkan tingkat perhatian internasional terhadap Indonesia.
“Apalagi, Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat-sebuah posisi yang menunjukkan tingkat perhatian dan ekspektasi internasional terhadap Indonesia,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Senin (22/9/2025).
Selain itu, Alumnus Indef school of potical economy (ISPE) Jakarta, Nasky menilai kehadiran Prabowo sebagai wujud prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia meyakini pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB akan mempertegas posisi Indonesia dan menjembatani negara maju dan berkembang, dengan semangat persatuan Internasional.
“Pidato Presiden adalah wujud nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Tujuannya tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia kepada dunia. Publik yakin isi Pidato Presiden nanti akan dapat mempertegas posisi strategis politik, keamanan, perdamaian dunia yang di pelopori Indonesia sebagai jembatan persatuan negara maju dan berkembang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Publik sangat berharap pidato Prabowo nanti tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga membawa pesan solidaritas dan persatuan global, khususnya konflik Palestina. Forum PBB adalah tempat yang tepat untuk memperkuat peran strategis Indonesia.
“Indonesia memiliki peran strategis sebagai jembatan perdamaian dan persatuan antara Utara dan Selatan, Timur dan Barat, dan forum PBB adalah tempat yang tepat untuk memperkuat posisi tersebut,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Bangsa Indonesia dinilai memiliki peran aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih baik, berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam amanat UUD 1945. Nasky berpandangan, sikap politik yang di perlihatkan Presiden Prabowo sudah tepat dengan komitmen yang terus melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral.
Menurut Nasky, sikap tegas dan komitmen keberpihakan akan perdamaian dunia yang digagas Presiden Prabowo selama ini sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Seluruh elemen masyarakat Indonesia diyakini akan mendukung penuh langkah dan sikap Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB. Selain itu, Ia juga mendesak Pemerintah Indonesia ikut bersuara tegas menyuarakan perdamaian dunia, demi kemanusian dan peradaban manusia.
Nasky menyakini bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai decision maker dan patriotik sejati pasti akan menunjukkan sikap konsistensi politik luar negeri Indonesia yang akan selalu mendukung bangsa-bangsa di dunia dalam memperjuangkan dan menjaga perdamaian dunia
Founder Nasky Milenal Center mengatakan kehadiran Presiden Prabowo dengan membawa semangat persatuan dapat menyebarkan kedamaian global pasti diapresiasi dan didukung penuh oleh semua elemen masyarakat Indonesia hingga dunia,” jelasnya.
Presiden Prabowo juga didorong membawa semangat persatuan yang kita punya di Indonesia. “Menurutnya, “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan nilai yang harus dibawa oleh Presiden Prabowo di panggung dunia. Semboyan tersebut, kata dia, layak dipromosikan di forum PBB karena bisa menjadi contoh role model bagi dunia Internasional dalam menjaga kerukunan dan kedamaian,” tegasnya.
“Bhinneka Tunggal Ika itu adalah nilai yang kita harus bawa untuk dunia juga, dan harusnya dunia bisa mencontoh apa yang kita punya hari ini untuk menjaga kedamaian semuanya,” tuturnya.
Diakhir keterangannya, Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia mendoakan Presiden RI, Prabowo Subianto sehat dan sukses sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
“Ada do’a dan dukungan untuk kesuksesan Presiden Prabowo tampil di Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB dan itu menjadi semangat tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting, karena kehadiran Presiden Prabowo Subianto menandai kembalinya Indonesia di forum tertinggi organisasi dunia tersebut.
“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” kata Teddy dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Penulis | Nas
