topmetro.news, Langkat – Kasus dugaan korupsi pengadaan ‘smartboard’ di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, semakin menghangat. Terlebih pasca-penyidik Kejari Langkat melakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Langkat Drs Iskandarsyah yang diduga memiliki peran penting dalam kasus tersebut.
Informasi yang diterima media ini dari sumber yang layak dipercaya di Dinas Pendidikan Langkat menyebutkan peran besar sosok Iskandarsyah terhadap pengadaan ‘smartboard’ di Dinas Pendidikan Langkat yang kasusnya sedang ditangani penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Langkat.
Sumber yang wanti-wanti minta identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan tersebut menjelaskan awal terlaksananya proyek pengadaan ‘smartboard’ itu semula terkesan sangat dipaksakan.
Sumber menceritakan, saat Faisal Hasrimy mulai bertugas di Langkat sebagai Pj Bupati Langkat, yang pertama ditonjolkan programnya adalah supaya ada pengadaan ‘smartboard’ di di Dinas Pendidikan Langkat.
Begitu saran itu dilempar ke Tim Pengelola Anggaran Daerah (TAPD) supaya dicarikan anggarannya, Iskandar lah yang pertama kali mengatakan bisa dan sanggup mencarikan dananya sebanyak Rp50 M untuk ‘smartboard’.
Awalnya, kata sumber, Pj Bupati Langkat memerintahkan agar semua kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Langkat supaya jangan dilaksanakan. “Pj Bupati mengarahkan agar dibuat tanda bintang, dengan arti kata semua anggaran proyek dialihkan semuanya untuk pengadaan ‘smartboard’,” terang sumber.
Tapi Kadisdik Langkat Saiful Abdi, tidak melaksanakan perintah dan tekanan itu dan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah ada di e-Perencanaan Bappeda. Karena, menurut Saiful, di e- Perencanaan saat itu tidak bisa diutak-atik lagi karena takut ada masalah di belakang hari.
“Nah, Pak Iskandar lah semua yang menyanggupi dan mencarikan dana Rp100 miliar, dengan rincian untuk pengadaan ‘smartboard’ 50 miliar dan meubiler Rp 50 miliar. Karena saat itu ada juga ancaman dari pj bupati terhadap OPD yang tidak patuh dan loyal, diancam akan dicopot dan akan diserahkannya ke APH untuk diperiksa dan dipenjarakan,” beber sumber.
Saat itu, ada ancaman terhadap Kadisdik Langkat terkait masalah kasus PPPK 2023 akan ditutup dan tidak naik kasusnya di Poldasu. “Kalau ‘smartboard’ tidak dilaksanakan, pasti jadi tersangka,” katanya.
Peran Iskandar selaku Kepala BPKAD ini, seolah terus menakut-nakuti seluruh pejabat, terutama yang ada di Disdik Langkat.
“Kalau ada terkendala dengan pengadaan ‘smartboard’ ini, Pak Iskandar terus jemput bola dan menekan pejabat yang ada di Disdik Langkat. Dan ini melibatkan peran ajudan pj bupati atau kawan pj bupati yang ada di Disdik Langkat seperti RHG (sekdis) dan Kabid SD Fjr. Pak Iskandar lah yang menekan pejabat Disdik Langkat, supaya kegiatan ‘smartboard’ ini dimuluskan,” jelas sumber.
Selain itu, sambung sumber, Kepala BPKAD Iskandar yang melobi Banggar DPRD Supaya anggaran ‘smartboard’ ini mulus dan cepat diketok.
“Bahkan, uang ketoknya juga dia (Iskandar) yang menyerahkan dari rekanan ke pj bupati, baru ke Pak Iskandar. Kemudian, dari Pak Iskandar baru diserahkan ke pimpinan dan anggota Banggar DPRD Langkat,” kata sumber.
Proses Usulan dan Pencairan
Dalam kesempatan itu, sumber juga menjelaskan bahwa Iskandar yang mengintimidasi dan menekan SKPD melalui rekanan dan Pj Bupati Langkat, supaya dipermudah dan dipercepat pencairan dana ‘smartboard’ ini.
“Makanya patut diduga Pak Iskandar yang memerintahkan pemalsuan tandatangan Kadisdik Langkat di kontrak ‘smartboard’. Karena saat itu Kadisdik Langkat sangat tidak setuju dengan ‘smartboard’ ini. Pak Saiful juga berupaya menghindar untuk menandatangani pesanan, kontrak dan pencairan. Nah, Pak Iskandar lah yang selalu menelpon Kadisdik Langkat supaya semua ditandatangani yang berhubungan dengan ‘smartboard’,” jelasnya.
Karena selalu diintimidasi dan mendapat tekanan dari pimpinan saat itu, sehingga pada saat pengajuan pencairan, Pj Bupati Langkat terus memerintahkan Iskandar untuk mencari Kadisdik agar segera ditandatangani.
“Semua proses ini ada Pak Iskandar dan pj bupati. Karena saat penandatangan, Kadisdik Langkat mengelak untuk menandatanganinya. Namun oleh Pak Iskandar menyuruh dan memerintahkan supaya Kasubbag Keuangan Irwansyah Nasution dan Bendahara Siska Saputra dan Plh Kasubbag Program mencari Kadisdik untuk menandatangani,” kata sumber membeberkan.
Akhirnya pagi dinihari, Kadisdik Saiful Abdi diperintah datang ke Rumah Dinas Bupati supaya menandatangani. Di dalam rumah dinas saat itu ada Iskandar dan Pj Bupati.
Peran Besar BPKAD
Peran Iskandar selaku Kepala BPKAD sangat besar dalam memuluskan proyek pengadaan ‘smartboard’ di Disdik Langkat. Sebab, di samping Supriadi, sosok Iskandar ini yang terus diperintahkan Pj Bupati Langkat untuk berkoordinasi dengan rekanan dan terus menekan para pejabat Disdik Langkat.
Selain itu, Iskandar ini juga yang disebut-sebut merekomendasikan agar Robert Hendra Ginting ditempatkan jadi Sekretaris Disdik Langkat, dan Fajar menjadi Kabid SD, agar kegiatan ini berjalan mulus. Apalagi mereka berempat sama-sama tamatan STPDN.
Terpisah, Kepala BPKAD Pemkab Langkat Drs M Iskandarsyah, saat dikonfirmasi terkait kebenaran tudingan keterlibatannya menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan ‘smartboard’ sesuai permintaan Pj Bupati Langkat, serta memaksa pejabat Disdik untuk menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen pengadaan, membantahnya.
“Itu tidak benar. Karena Saiful Abdi itu bukan bawahan saya,” ujar Iskandar melalui sambungan WhatsApp, Selasa (7/10/2025).
Iskandar menjelaskan, sejak awal perencanaan pengadaan, semua yang mengerjakan Saiful Abdi.
“Mulai dari perencanaan pengadaan, pembuatan penghitungan harga dan yang memasukkan ke dalam RKD, semua dilakukan Saiful. Saya punya bukti semuanya. Jangan pulak sumber kalian itu melempar permasalahan kepada saya. Kalian juga jangan hanya mendengarkan informasi dari sumber itu begitu aja. Seharusnya kalian harus punya bukti, misalnya video dan rekaman. Kalau saya memegang semua bukti-bukti peran Pak Saiful,” tandasnya.
reporter | Rudy Hartono
