topmetro.news, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana tersebut disediakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih menjelaskan, pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan rehab-rekon dengan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan BNPB, termasuk surat kejadian bencana dan tanggap darurat sesuai format R3P.
“Pemprov mendorong agar kabupaten/kota segera mengajukan proposal jika terjadi bencana. Semua sudah ada mekanismenya, tinggal mengikuti prosedur yang ditetapkan. Jangan menunggu lama, karena proses rehabilitasi harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama terdampak,” ujar Tuahta di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/10).
Sepanjang tahun 2023-2024, sejumlah daerah di Sumut telah berhasil mendapatkan bantuan dana rehab-rekon dari BNPB dengan total ratusan miliar rupiah. Berikut rinciannya:
Kabupaten/Kota Nilai Bantuan (Rp)
1. Serdang Bedagai 43 miliar
2. Padang Lawas 46 miliar
3. Asahan 38 miliar
4. Nias Utara 13 miliar
5. Labuhanbatu 12 miliar
6. Tapanuli Selatan 12 miliar
7. Simalungun 20 miliar
8. Samosir 21 miliar
9. Gunungsitoli 11 miliar
Sementara untuk tahun 2025, sejumlah daerah di Sumut juga sedang dalam proses pengajuan bantuan rehab-rekon, di antaranya:
Kabupaten/Kota Nilai Pengajuan (Rp)
1. Langkat 4,9 miliar
2. Binjai 36 miliar
3. Nias Barat 33 miliar
4. Tapanuli Selatan 9,9 miliar
Menurut Tuahta, program ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Ini merupakan bentuk dorongan agar daerah-daerah yang sering terdampak bencana dapat mempercepat pemulihan melalui sinergi dengan pemerintah pusat,” tutupnya.
Penulis | Erris
