topmetro.news, Medan – Ribuan masyakarat se -Sumatera Utara ‘tumpah’ di kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut pemerintah segera tutup Toba Pulp Lestari (TPL) , Senin ( 10/11).
Dalam aksinya ,pendemo meminta agar Gubsu Bobby Nasution keluar dari kantornya menemui para pendemo.
Pengunjukrasa yang berteriak ” Bobby keluar”, menyuarakan bahwa kehadiran TPL telah merusak lingkungan hidup bahkan mengakibatkan longsor di kawasan Simalungun, Toba, Taput ,Humbang Hasundutan.
Kehadiran pengunjukrasa yang tergabung di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Ouikumene Untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara di kantor Gubsu ini juga menuding keberpihakan pemerintah kepada TPL.Seyogiaya pemerintah harus melihat kondisi yang dialami masyarakat dipukul para ‘ceteng’ TPL hingga melakukan pelaggaran Hak Azasi Manusia.
Oleh karena itu, masyarakat menuntut sekaligus meminta Gubsu menyurati pemerintat Pusat/Presiden untuk segera.mencabut izin TPL sekaligus operasionalnya.
Aksi damai ini juga menyoroti pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang pada 13 Oktober 2025 menyebut PT TPL memiliki alas hak sah dan kegiatannya “tidak boleh dihalangi”.
Sekber menilai pernyataan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah provinsi kepada korporasi, alih-alih kepada rakyat dan lingkungan.
“Gubernur seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada izin formal perusahaan. Ketika rakyat menderita dan alam rusak, negara wajib berpihak pada keadilan ekologis,” tegas Sekretaris Sekber, Pdt JP Robinsar Siregar.
Dalam pernyataannya, Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis menyampaikan empat poin tuntutan:
1. Mendesak Gubernur Sumatera Utara menyatakan kepedulian terhadap korban kriminalisasi dan kerusakan alam akibat aktivitas PT TPL.
2. Mendesak Gubernur Sumut hadir langsung di tengah masyarakat yang menjadi korban konflik agraria.
3. Mendesak Gubernur Sumut agar menyurati Presiden RI untuk mencabut izin operasional PT TPL.
4. Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menutup PT TPL secara permanen.
Penulis | Erris
