topmetro.news, Langkat – Sungguh mengenaskan. Saat Pemkab Langkat memperpanjang masa Tanggap Darurat selama 14 hari karena saat ini ada 437.480 jiwa warganya terdampak banjir dan sekira 19.434 warga lainnya saat ini masih mengungsi di tenda-tenda darurat, tidak membuat 50 anggota DPRD Langkat prihatin.
Kendati diketahui beberapa pimpinan dan anggota dewan yang katanya ‘terhormat’ itu, memang ada yang menyalurkan bantuan ke beberapa warga terdampak banjir di dapilnya masing-masing, tapi semua itu dinilai hanya sebuah pencitraan rasa kemanusiaan sesaat.
Pasalnya, mereka (anggota DPRD Langkat) melakukan kunker, saat beberapa dari 16 desa yang terdampak banjir, masih tergenang air mencapai 60-80 cm. Khususnya warga desa yang bermukim di pesisir laut dan sungai, serta di dataran rendah.
Warga pun bertanya, apakah pantas anggota dewan melakukan kunjungan kerja saat daerah mereka sedang dilanda banjir?
“Secara etis dan dalam pandangan masyarakat umum, tindakan anggota dan pimpinan dewan tersebut sangat tidak pantas dan tidak etis. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan prioritas publik atau masyarakat yang saat ini masih berduka karena banjir. Sebagai wakil rakyat mereka fokus pada krisis yang terjadi di daerah pemilihan mereka, atau membantu warga daerah lainnya yang terdampak banjir, daripada melakukan perjalanan dinas yang tidak darurat,” kata pengamat publik dan pengamat tata kelola pemerintahan, Harianto Ginting SH MH, menyikapi fenomena moral anggota DPRD Langkat yang melakukan kunjungan kerja ke Kabanjahe, Kamis (4/12/2025).
Menurut Harianto, kehadiran fisik anggota dewan di lokasi bencana dipandang sebagai bentuk empati, kepedulian, dan solidaritas terhadap penderitaan warga.
“Kehadiran mereka juga diperlukan untuk mengawasi dan berkolaborasi guna mempercepat penyaluran bantuan, serta memaksimalkan penanganan darurat oleh pemerintah daerah setempat. Kalau kita bertanya, apa urgensinya mereka memaksakan diri melaksanakan kunker ke Kabanjahe? Seharusnya, kegiatan kunker non-esensial ditunda atau dibatalkan ketika bencana terjadi di daerah yang diwakili, untuk menunjukkan prioritas dan keberpihakan kepada rakyat yang sedang kesusahan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin SE, saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025), terkait kunjungan kerja anggota dewan ke Kabanjahe saat masyarakatnya masih menjerit karena banyak yang kehilangan segalanya akibat dampak banjir, namun Ketua Dewan Terhormat itu memilih bungkam.
Begitu juga dengan Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan, saat dikonfirmasi terkait sumber anggaran kebijakan pelaksanaan kunker tersebut, juga bungkam.
reporter | Rudy Hartono
