topmetro.news, Medan– Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Sarma Hutajulu, melontarkan kritik keras terhadap lambannya penanganan bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng).
Hingga hari ini, sejumlah desa di wilayah tersebut masih tanpa listrik, jaringan komunikasi, dan akses air bersih, sementara 20 kecamatan di Tapteng belum sepenuhnya pulih.
Sarma menyebut pemerintah terlihat gagal melakukan mitigasi bencana, mulai dari fase awal kejadian hingga hari-hari setelahnya.
“Respon pemerintah terlalu lama. Jalan provinsi dan nasional di jalur Sibolga-Tapteng terputus hampir satu minggu. Akibatnya wilayah itu terisolasi dan korban semakin banyak,” ujar Sarma kepada wartawan, Senin (8/12).
Sarma mengatakan, kondisi listrik padam, komunikasi lumpuh, serta akses transportasi yang terputus membuat distribusi kebutuhan pokok tersendat dan memicu keresahan warga.
“Ini memunculkan konflik baru. Terjadi penjarahan karena masyarakat benar-benar tidak memiliki akses kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Sarma juga mengkritik kedatangan Gubernur, Presiden, dan para menteri yang menurutnya lebih bersifat simbolik tanpa solusi konkret.
“Hadir, salam-salam, lalu pulang. Sementara titik-titik terdampak lain tidak tersentuh. Pemerintah daerah malah sibuk menyambut pejabat daripada fokus menangani korban,” katanya.
Dengan masih banyaknya desa yang gelap gulita, Sarma mendesak PLN bergerak cepat memulihkan jaringan listrik, karena ketiadaan daya membuat distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan aktivitas warga lumpuh.
Sarma menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur, rumah warga, fasilitas sekolah, dan ekonomi masyarakat di Tapteng sangat parah. Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi dan pusat turun tangan mengalokasikan anggaran pemulihan yang memadai.
“BTT saja belum terlihat dialokasikan untuk daerah-daerah terdampak. Recovery Tapteng ini mustahil jika hanya mengandalkan APBD kabupaten,” katanya.
Sarma menilai pemerintah pusat tidak tegas dalam menetapkan status bencana, padahal dampak yang terjadi sangat masif di berbagai wilayah Sumatera Utara.
“Seolah-olah ini bencana biasa. Padahal jelas skalanya nasional. Karena status tidak ditetapkan, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah jadi seperti menghindari tanggung jawab,” pungkasnya
Penulis | Erris
