topmetro.news, Langkat – Terungkap berbagai kejanggalan terkait proyek pengadaan kendaraan bermotor di Dinas Kesehatan Langkat melalui rekanan perusahaan penyedia e-Katalog TA 2024. Selain terindikasi dugaan terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), Kadis Kesehatan Langkat dr Juliana, yang ternyata merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kendaraan bermotor bersumber APBD 2024, terkesan telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk memperoleh keuntungan diri pribadi, kelompok atau orang lain.
Hal ini terungkap saat kelompok mahasiswa melakukan aksi terkait pengadaan aset berupa kendaraan bermotor Dinas Kesehatan Langkat, berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumut atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2024 bernomor 47.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025.
Ternyata rekanan perusahaan penyedia e-Katalog Kendaraan Bermotor, diduga sama sekali tidak memiliki spesifikasi memproduksi kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun kendaraan roda 2. Saat ditelusuri melalui Google, perusahaan yang dipercaya Kepala Dinas Kesehatan Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai perusahaan penyuplai penyedia e-Katalog kendaraan bermotor, hanya perusahaan rekanan kontraktor bidang kontruksi, dan perusahaan di bidang Sabun Tangan atau Perlengkapan Perawatan Kecantikan.
Sehingga, miliaran Rupiah yang digelontorkan Kadis Kesehatan Langkat untuk pengadaan kendaraan bermotor TA 2024, itu berbau korupsi atau ‘mark-up’. Sehingga sangat wajar kelompok Gerakan Mahasiswa Barisan Indonesia Raya (GEMBIRA), melaporkan Kadis Kesehatan Langkat dr Juliana yang merangkap sebagai PPK pengadaan.
Berdasarkan aksi yang dilakukan kelompok mahasiswa tersebut, di antaranya terkait temuan kejanggalan pengadaan 2 unit mobil merk Mitsubishi Triton 2.5 (ambulans), sebesar Rp1.400.000.000, melalui penyedia e-Katalog CV Murai Batu.
Kemudian, pengadaan 4 unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0G dengan total anggaran sebesar Rp2.400.000.000, yang juga dilakukan penyedia e-Katalog CV Murai Batu.
Selain itu, pengadaan 31 unit sepeda motor merk Honda Supra X125, dengan total anggaran menghabiskan Rp1.051.830.000, melalui rekanan penyedia e-Katalog CV Braja Sadana Artha.
Ironisnya, untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 jenis Supra X 125 sebanyak 31 unit yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1.051.830.000 miliar, terindikasi terjadi ‘mark up’ harga sangat signifikan. Sebab, berdasarkan penawaran yang disampaikan perusahaan penyedia e-Katalog yang belakangan diketahui diduga merupakan perusahan produksi Sabun Tangan dan Perlengkapan Perawatan Kecantikan itu, memberikan harga per unit sebesar Rp33, 93 juta. Dan sangat berbeda dari harga dialer resmi Honda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kendaraan Dinas ‘Bodong’
Bukan hanya temuan sebagaimana yang dijabarkan di atas, ternyata Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumut atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2024 bernomor 47.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025, tertanggal 22 Mei 2025, juga terungkap dugaan telah terjadinya belanja kendaraan dinas bodong.
Sebagaimana diketahui, Dinas Kesehatan Langkat pada TA 2024 melakukan pengadaan kendaraan operasional untuk kebutuhan puskesmas keliling, yang terdiri dari 31 kendaraan roda dua, tiga ambulance, dan empat kendaraan roda empat.
Dari hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tiga ambulans dan empat kendaraan roda 4 lainnya diduga belum disertai dengan dokumen kepemilikan berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang, STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut masih dalam proses.
Berikut uraian kendaraan yang diduga belum memiliki dokumen kepemilikan STNK/BPKB di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat:
1. Dinas Kesehatan/PSC 119, ambulans ‘emergency’ Toyota Hilux SC 4 x 4.
2. Ka UPR Puskesmas Secanggang, Triton 2.5 I SC HDX-L 4×4 MT.
3. Ka UPT Puskesmas Pangkalan Susu, Triton 2.5 I SC HDX-L 4×4 MT.
4. Ka UPT Puskesmas Tangkahan Durian, Toyota Kijang Innova 2.0 G/M Bensin.
5. Ka UPT Puskesmas Karang Rejo, Toyota Kijang Innova 2.0 G/M Bensin.
6. Ka UPT Puskesmas Securai, Toyota Kijang Innova 2.0 G/M Bensin.
7. Dinas Kesehatan/Dokter Ahli Madya, Toyota Kijang Innova 2.0 G/M Bensin.
reporter | Rudy Hartono
