topmetro.news, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tahun 2025 sebagai tahun fondasi pembangunan yang menjadi titik awal arah kebijakan lima tahunan daerah.
Selanjutnya, tahun 2026 diproyeksikan sebagai tahun akselerasi, sebelum memasuki fase pencapaian hasil pembangunan secara menyeluruh hingga 2029.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatera Utara, Dikky Anugerah Panjaitan, dalam paparan kebijakan pembangunan daerah saat temu pers, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (21/1/2026).
“2025 bukan hanya tahun penyusunan dokumen, tetapi starting point dengan capaian konkret yang langsung dirasakan masyarakat, sesuai arahan Gubernur,” tegas Dikky.
Ia menjelaskan, lima misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas dan 53 proyek strategis daerah. Proyek-proyek tersebut dirancang bertahap, dengan target keberhasilan penuh pada 2029, namun sebagian sudah mulai tuntas sejak tahun pertama.
Pencapaian Hasil
Pada tahun fondasi, Pemprov Sumut menetapkan dua Pencapaian Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, program unggulan sekolah gratis mulai diimplementasikan pada 2026.
Tahap awal menyasar lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, ditambah lima daerah terdampak bencana, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat, sebagai bentuk intervensi percepatan pemulihan.
Sementara di sektor kesehatan, Sumatera Utara telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) per 1 Oktober 2025. Pada 2026, program jaminan kesehatan akan diperkuat melalui penyempurnaan layanan BPJS, digitalisasi e-health, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
“Seluruh 15,3 juta penduduk Sumatera Utara ditargetkan mendapat jaminan kesehatan yang lebih berkualitas. Rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan akan kami evaluasi,” ujar Dikky.
Sekolah Listrik dan Internet 100 Persen
Pemprov Sumut juga memastikan 100 persen SMA, SMK, dan SLB kewenangan provinsi telah teraliri listrik dan internet, meskipun 18 kabupaten/kota sempat terdampak bencana.
“Tidak ada lagi sekolah provinsi yang tanpa listrik dan internet. Akses informasi pendidikan sudah terpenuhi sepenuhnya,” katanya.
Di sektor pertanian, Sumut menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Program bibit padi hibrida ditargetkan meningkatkan produktivitas dari 5–6 ton menjadi 10 ton per hektare.
Meski terdampak bencana, Pemprov tetap menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui Jaminan Stabilisasi Komoditi Pangan (Jaskob), khususnya cabai merah.
Dua fasilitas solar dryer dome telah dibangun di Kabupaten Karo dan Batubara untuk menjaga nilai jual komoditas saat panen raya.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Sumut telah mengerjakan sekitar 49 kilometer jalan provinsi serta menyelesaikan Jembatan Indah Nenoyo di Kepulauan Nias yang kini telah mencapai 95 persen dan segera diresmikan.
Dikky mengakui, bencana di 18 kabupaten/kota menyebabkan koreksi sekitar 0,5 persen terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2025. Bahkan, daerah dengan inflasi tertinggi nasional didominasi wilayah terdampak bencana.
Meski demikian, Pemprov Sumut menegaskan komitmen menjaga stabilitas makroekonomi melalui percepatan pemulihan bencana dan penguatan sektor strategis.
“Di 2025 ini kami mencatat 27 highlight keberhasilan pembangunan yang akan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas,” pungkasnya.
Penulis | Erris
