topmetro.news, Medan – Anggota Komisi III DPRD Medan Hj Sri Rezeki, meminta pemko memastikan pelaksanaan Pasar Murah di 151 kelurahan tepat sasaran guna mengantisipasi inflasi menjelang Bulan Ramadhan.
Menurutnya, program yang bersumber dari APBD tersebut harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menekan kenaikan harga bahan pangan.
“Pasar murah ini diperuntukkan bagi masyarakat karena anggarannya berasal dari APBD. Dana yang digelontorkan lebih dari Rp4 miliar. Karena itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran,” ujar Sri Rezeki, Senin (16/2/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menekankan pentingnya kejelasan jadwal serta sistem distribusi agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Ia menyoroti potensi aksi borong dan praktik distribusi yang tidak transparan di lapangan. Untuk mencegah hal itu, Sri Rezeki menyarankan penerapan sistem satu Kartu Keluarga (KK) untuk satu pembeli guna memastikan pemerataan.
“Jadwal harus jelas, karena sering kali masyarakat yang datang tidak kebagian dengan alasan barang sudah habis. Padahal belum tentu demikian. Misalnya, dalam satu KK hanya satu orang yang bisa membeli. Dengan begitu, distribusi lebih merata dan tidak ada aksi borong,” tegasnya.
Sri Rezeki juga mengingatkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan agar meningkatkan transparansi dan pengawasan selama pelaksanaan Pasar Murah. Ia tidak ingin kegiatan tersebut sekadar bersifat seremonial tanpa pengawasan ketat.
“Kita tidak ingin kejadian tahun lalu terulang, ketika ada dugaan ‘permainan’ dalam distribusi hingga berujung pemeriksaan sejumlah lurah oleh Inspektorat. Pengawasan tahun ini harus ditingkatkan untuk menutup celah kecurangan,” ujarnya.
Ia turut meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan peringatan tegas kepada petugas di lapangan agar memastikan distribusi berjalan adil dan transparan.
“Kami di Komisi III akan terus mengawasi dan melakukan evaluasi. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau penyelewengan, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemko Medan menggelar Pasar Murah mulai 12 Februari hingga 12 Maret 2026 di 151 kelurahan. Pemerintah mengalokasikan subsidi lebih dari Rp4 miliar untuk menekan harga kebutuhan pokok agar lebih rendah dari harga pasar. Salah satu komoditas utama yang disiapkan adalah beras dengan total stok mencapai 430 ton.
reporter | Thamrin Samosir
