topmetro.news, Medan — Anggota DPR RI Maruli Siahaan, terus menunjukkan peran aktif dalam menyelesaikan persoalan siswa SMP Methodist 7 Medan yang terancam tidak dapat mengikuti ujian akibat permasalahan internal sekolah.
Permasalahan ini berkaitan dengan kendala administratif, termasuk belum lengkapnya izin operasional sekolah serta keterlambatan dalam proses sinkronisasi data pendidikan (Dapodik) dan pendaftaran TKA yang telah melewati batas waktu yang ditentukan.
Tidak hanya di tingkat daerah, perhatian juga datang dari pemerintah pusat. Melalui Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mencarikan solusi terbaik bagi para siswa agar tetap dapat melanjutkan proses pendidikan mereka.
Maruli Siahaan menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus melibatkan seluruh pihak, baik pengurus yayasan, pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga otoritas keagamaan seperti Bishop, agar dapat ditemukan jalan tengah yang adil.
“Kita tidak boleh membiarkan siswa menjadi korban. Semua pihak harus duduk bersama, termasuk yayasan dan otoritas terkait, agar ada solusi yang melindungi hak siswa sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah,” ujar Maruli.
Ia juga menyoroti dampak yang lebih luas, di mana tidak hanya siswa yang dirugikan, tetapi para guru juga berpotensi kehilangan pekerjaan apabila sekolah tidak dapat beroperasi.
Dalam pandangannya, peran yayasan sangat krusial untuk segera menyelesaikan persoalan perizinan dan tata kelola, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta dorongan dari DPR RI, diharapkan solusi komprehensif dapat segera tercapai, sehingga hak pendidikan siswa tetap terlindungi dan keberlangsungan sekolah dapat dipertahankan.
sumber | RELIS
