topmetro.news, Doloksanggul – Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan P Nababan, mengikuti ‘Rapat Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Provinsi Aceh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat’, secara virtual melalui ‘Zoom Meeting’, dari Ruang Rapat Inspirasi Kantor Bupati Humbahas, Sabtu (6/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Alexander Gultom, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae serta perwakilan OPD terkait.
Rapat dipimpin jajaran Kemendagri RI dan diikuti Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, perwakilan Kanwil Kementerian Hukum, serta pejabat terkait lainnya. Kegiatan dimoderatori Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Indra Gunawan.
Dalam arahannya, Indra Gunawan menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan mempercepat proses penyaluran bantuan keuangan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek administrasi yang perlu segera diselesaikan agar bantuan dapat direalisasikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Dirjen Otda Cheka Virgowansyah menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan harus segera dilengkapi sesuai regulasi yang berlaku. Cheka juga mendorong adanya kolaborasi dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan kepala daerah guna proses penyaluran bantuan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang ada.
Pada kesempatan yang sama, Agus Fatoni menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah pemberi dan penerima bantuan menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi bantuan keuangan. Juga berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat dan saling berkoordinasi sehingga bantuan yang telah direncanakan dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemkab Humbang Hasundutan dalam rapat ini menunjukkan komitmen upaya percepatan realisasi penanganan dampak bencana dengan menggunakan alokasi TKD yang telah diterima pada RKUD Humbang Hasundutan, serta memastikan pelaksanaan administrasi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah penerima.
reporter | SM Pakpahan
