topmetro.news, Medan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan terkait pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, yang digelar di DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.
Pemandangan umum Fraksi NasDem dibacakan oleh Dr Faisal Arbi. Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda LPj APBD 2025.
Fraksi NasDem menilai, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.
Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Medan harus terus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas yang berkelanjutan, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Prioritas pembangunan kota yang ditetapkan diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan dasar pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Faisal Arbi saat membacakan pandangan fraksi.
Fraksi NasDem juga berharap setelah Ranperda tersebut disahkan, Pemko Medan dapat lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pendapatan sah lainnya.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyoroti bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Medan akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang telah melampaui dua juta jiwa. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah perlu diiringi dengan efisiensi belanja serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran.
“Jika potensi pendapatan tidak dioptimalkan, efisiensi tidak dijalankan, serta kebocoran anggaran tidak ditutup, maka tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat akan sulit tercapai,” tegas Faisal.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan dukungan terhadap upaya pembangunan Kota Medan yang lebih maju, serta berharap pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pemandangan umum tersebut selanjutnya akan dijawab Pemerintah Kota Medan dalam rapat paripurna lanjutan sesuai agenda pembahasan Ranperda LPj APBD 2025.
reporter | Thamrin Samosir
