topmetro.news, Medan – Persoalan parkir yang belum tertib serta masih banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang tidak berfungsi menjadi sorotan DPRD Kota Medan.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Fauzi, meminta Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat.
Fauzi menilai, hingga saat ini sistem parkir di Kota Medan masih jauh dari harapan. Meski berbagai upaya penertiban telah dilakukan, namun praktik pengutipan parkir di luar ketentuan masih ditemukan di sejumlah lokasi.
“Kita melihat ada upaya penertiban di lapangan, tetapi faktanya persoalan parkir masih terus terjadi. Ini menunjukkan penanganannya belum maksimal dan harus dievaluasi,” ujar Fauzi, Rabu (5/8/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tidak tertibnya pengelolaan parkir. Selain persoalan tarif, warga juga masih menghadapi persoalan keamanan kendaraan saat menggunakan fasilitas parkir.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Pemerintah harus hadir memastikan sistem parkir berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa aman kepada warga,” katanya.
Selain parkir, Fauzi juga menyoroti banyaknya lampu jalan yang padam di berbagai kawasan Kota Medan. Ia menyebut, persoalan tersebut hampir selalu disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses maupun Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) DPRD Medan.
Menurutnya, minimnya penerangan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminalitas.
“Masyarakat takut melintas di jalan yang gelap, apalagi pada malam hari maupun waktu subuh. Mereka khawatir menjadi korban kejahatan jalanan. Ini persoalan dasar yang seharusnya bisa segera ditangani,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Medan itu mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam merespons berbagai keluhan masyarakat.
Ia meminta Wali Kota Medan tidak hanya menerima laporan dari jajaran, tetapi juga memastikan langsung kondisi pelayanan di lapangan.
“Jangan hanya mengandalkan laporan dari bawahan. Wali Kota harus melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat agar persoalan yang ada benar-benar diketahui,” tegasnya.
Di sisi lain, Fauzi juga meminta keterbukaan informasi terkait sejumlah pekerjaan dan pengadaan di lingkungan Dishub Medan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, transparansi penting dilakukan agar tidak muncul dugaan negatif terhadap program pemerintah.
“Semua pekerjaan pemerintah harus berjalan sesuai aturan, terbuka, dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada ruang yang menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Dishub Medan. Ia juga mendorong BPK dan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kegiatan di lingkungan dinas tersebut.
“Kita ingin memastikan seluruh program berjalan transparan dan akuntabel. Yang paling penting, setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
