topmetro.news, Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Penduduk Negeri, DPD SPSI Sumut ORIBAK (Organisasi Rakyat Indonesia), Ojol Buruh Bersatu, dan Front Wanita menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Kamis (17/9/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk dugaan pungutan uang komite di SMA Negeri 1 Medan dan SMA Negeri 2 Medan. Massa juga memprotes sikap Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan Sumut, Basir Hasibuan, yang mereka tuding telah melakukan penghinaan dan bersikap kasar terhadap demonstran.
Koordinator aksi, Acil, dalam orasinya menyampaikan bahwa kedatangan massa merupakan bentuk protes terhadap dugaan pungutan di beberapa sekolah negeri sekaligus tuntutan agar Dinas Pendidikan Sumut memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.
Menurut Acil, massa sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumut untuk menyampaikan aspirasi serupa. Namun, mereka mengaku tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak dinas.
Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu ketegangan ketika massa berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami datang untuk mempertanyakan dugaan pungutan uang komite di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Medan. Kami ingin ada penjelasan, bukan malah dihalangi ketika menyampaikan aspirasi,” ujar Acil dalam orasinya.
Acil juga menyoroti tindakan pengamanan yang dilakukan ketika massa berupaya masuk ke lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Sumut.
Ia menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan sikap terbuka pemerintah dalam menerima aspirasi masyarakat.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam aksi, seorang anggota massa disebut terjatuh dan mengalami luka akibat aksi dorong-dorongan. Selain itu, dua perempuan yang ikut dalam aksi diklaim terjatuh hingga kepala mereka terbentur aspal.
“Kawan-kawan kami ada yang terjatuh dan terluka. Bahkan, ada dua orang perempuan yang kepalanya terbentur aspal. Mereka sekarang mengalami mual dan muntah,” ungkap Acil.
Ia menambahkan, kedua perempuan tersebut sedang menghadapi proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kondisi itu, menurutnya, turut menimbulkan kekhawatiran terkait status kepesertaan BPJS dan akses terhadap layanan kesehatan.
Massa meminta agar dugaan tindakan kasar tersebut tidak diabaikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Selain persoalan dugaan pungutan uang komite, massa juga mempersoalkan sikap Basir Hasibuan saat menemui demonstran dalam aksi sebelumnya di Kantor Dinas Pendidikan Sumut.
Acil menuding Basir mengeluarkan perkataan yang dianggap merendahkan dan menghina massa aksi. Salah satu ucapan yang disoroti adalah sebutan “mulut kalian bau”.
Menurut massa, perkataan tersebut tidak pantas disampaikan seorang pejabat pemerintahan kepada masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi.
“Dia (Basir) mengatakan, ‘ini gedung negara, tidak boleh sembarangan orang masuk’. Bahkan, ada juga perkataan ‘mulut kalian bau’ dan ‘saya pejabat, jangan menunjuk-nunjuk saya’,” kata Acil.
Acil menilai ucapan tersebut telah memperkeruh suasana dan menunjukkan sikap yang tidak menghargai demonstran.
Ia menegaskan, kedudukan sebagai pejabat tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memperlakukan masyarakat secara merendahkan.
“Kalau memang ada aturan yang melarang massa masuk, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan menghina atau merendahkan masyarakat. Kami datang membawa aspirasi rakyat,” tegasnya.
Massa mendesak agar Basir Hasibuan dievaluasi dan diberikan pembinaan. Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti dugaan penghinaan tersebut apabila terbukti dilakukan.
“Pejabat seperti ini harus dibina atau ditindak. Jangan sampai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi justru diperlakukan seperti itu,” ujar Acil.
Dalam orasinya, Acil juga menyinggung dugaan adanya tekanan terhadap petugas keamanan di lingkungan Dinas Pendidikan Sumut.
Massa mengaku memperoleh informasi bahwa petugas keamanan mendapat ancaman pemecatan apabila demonstran berhasil masuk ke dalam gedung kantor.
Acil menilai dugaan ancaman tersebut perlu diklarifikasi karena berpotensi memperburuk situasi ketika masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Kami juga mempertanyakan, mengapa petugas keamanan harus mendapat ancaman seperti itu? Seharusnya yang diutamakan adalah bagaimana menerima dan mengelola aspirasi masyarakat dengan baik,” katanya.
Massa berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan antara demonstran dan pejabat, tetapi juga ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh.
Sementara itu, Basir Hasibuan yang menemui massa memberikan penjelasan mengenai kejadian yang dipersoalkan tersebut.
Basir mengatakan, dirinya datang ke lokasi setelah dipanggil karena situasi di sekitar kantor mengalami ketegangan. Ia menyebut saat itu terjadi perdebatan dan aksi dorong-dorongan.
Menurutnya, ia berupaya melerai pihak-pihak yang terlibat agar situasi tidak berkembang menjadi bentrokan.
“Saya dipanggil ke lokasi karena ada keributan dan dorong-dorongan. Saya mencoba melerai dan meredakan emosi teman-teman,” kata Basir.
Ia mengaku telah berupaya menenangkan massa selama sekitar 12 menit. Basir juga menyebut dirinya sempat meminta waktu untuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi dorong-dorongan tersebut.
Namun, upaya tersebut disebut tidak langsung membuahkan hasil karena situasi masih dipenuhi emosi. Basir membantah melakukan kontak fisik terhadap demonstran.
“Saya tidak ada melakukan penghinaan fisik. Fokus saya waktu itu bagaimana supaya jangan sampai terjadi pemukulan atau kekacauan,” ujarnya.
Terkait perkataan yang dipersoalkan massa, Basir menjelaskan bahwa komunikasi saat kejadian berlangsung dalam suasana yang memanas.
Ia menyebut beberapa perkataan yang muncul bersifat spontan dan tidak direncanakan. Basir juga menyampaikan permintaan maaf apabila ada ucapan atau tindakan yang dianggap tidak pantas oleh massa.
“Kalau ada kata-kata atau tindakan saya yang dianggap kurang pantas atau kurang sopan, saya meminta maaf. Itu spontan karena situasinya memang sedang panas dan tidak ada unsur kesengajaan,” ungkapnya.
Basir menjelaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjawab seluruh aspirasi massa karena Kepala Dinas Pendidikan Sumut tidak berada di lokasi.
Ia kemudian memilih masuk ke dalam kantor dan mempersilakan massa menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia.
Terkait komunikasi dengan seseorang bernama Reza, Basir mengatakan dirinya tidak membalas pesan WhatsApp karena tidak menyimpan nomor tersebut dan mengaku belum pernah berkoordinasi sebelumnya.
Ia menegaskan, kehadirannya di lokasi saat itu semata-mata untuk meredakan situasi dan mencegah terjadinya bentrokan. Setelah kejadian tersebut, pihaknya kemudian mundur sesuai permintaan massa.
Massa yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumut tetap mendesak agar dugaan pungutan uang komite di SMA Negeri 1 Medan dan SMA Negeri 2 Medan ditelusuri secara terbuka.
Mereka meminta Dinas Pendidikan Sumut memberikan penjelasan mengenai dasar pungutan, penggunaan dana, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan uang komite sekolah.
Selain itu, massa meminta adanya evaluasi terhadap cara pejabat dan petugas menghadapi demonstran, termasuk dugaan penghinaan serta tindakan kasar yang mereka klaim terjadi dalam aksi sebelumnya.
Massa menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Sumut tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera memberikan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
Penulis Erris
