topmetro.news, Langkat – Sejalan dengan kebijakan Kapolri Jendral Polisi Dr (HC) Suyudi Ario Seto SIK SH MSi yang tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, Polri resmi melarang seluruh personel dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektrik atau vape.
Cakupan larangan berlaku bagi seluruh anggota Polri dan ASN di lingkungan kerja Polri (Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek), baik saat bertugas maupun di luar kedinasan. Bahkan tamu dan pengunjung yang datang di lingkungan Polri, dilarang menggunakan vape di area lingkungan kerja serta akan diminta untuk mematikan dan menyimpan perangkat tersebut.
Kebijakan Kapolri ini juga telah diberlakukan di Polres Langkat Polda Sumatera Utara dan seluruh jajarannya. Hal ini ditegaskan Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan, kepada topmetro.news.
“Sudah. Larangan penggunaan rokok elektrik atau vape, sudah kita berlakukan di seluruh jajaran Polres Langkat,” tegas Kapolres, Selasa (3/11/2026).
Sebagaimana diketahui, dasar pertimbangan atas larangan penggunaan rokok elektrik atau vape tersebut, mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan mempersempit ruang gerak peredarannya.
Sebab, saat ini semakin sering ditemukannya potensi penyalahgunaan cairan vape (liquid) sebagai media peredaran narkotika cair. Seperti kandungan etomidate yang masuk dalam Narkotika Golongan II yang secara visual sulit dibedakan dari cairan biasa.
Merujuk isi Surat Edaran Kapolri tersebut, akan dikenakan sanksi pelanggaran bagi para personel Polri jika menggunakan vape biasa (bahan kimia/pelanggaran aturan), anggota akan dikenakan hukuman disiplin atau sanksi kode etik. Namun, jika vape tersebut terbukti berisi cairan yang mengandung narkotika cair, pelaku dapat dijerat dengan proses pidana dan PTDH.
reporter | Rudy Hartono
