topmetro.news, Samosir – Keberlanjutan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan sarana produksi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan regenerasi petani yang berkualitas.
Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diajukan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Nota pengantar Ranperda tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko Gultom melalui Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk dalam rapat paripurna DPRD Samosir, Senin (9/11/2026).
Dalam rancangan regulasi tersebut, regenerasi petani ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan untuk memperkuat keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Samosir.
Pemerintah daerah merancang sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas petani, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta kemudahan akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting agar petani memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara mandiri, produktif dan berdaya saing.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Ranperda tersebut turut memuat strategi pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, serta penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan.
Dalam nota pengantarnya, Bupati menyampaikan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.
Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian diharapkan memperoleh dukungan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan teknologi, perubahan pola usaha tani dan tantangan pembangunan pertanian ke depan.
Melalui Ranperda ini, Pemkab Samosir berharap tercipta sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya generasi petani yang memiliki kemampuan dan daya saing.
reporter | Tetty
