topmetro.news, MEDAN – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pengaribuan, menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka harus disampaikan melalui mekanisme konstitusional kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, bukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sutrisno menilai, kabar mengenai pengunduran diri Gibran yang disebut-sebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak boleh membuat masyarakat terkecoh.
“Pengunduran diri Gibran hanya boleh disampaikan ke MPR RI, tidak kepada presiden. Maka rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh karena rumor pengunduran diri Gibran,” ujar Sutrisno kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, langkah pengunduran diri yang ramai diperbincangkan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai ketulusan dan momentum penyampaiannya.
Ia menduga, langkah tersebut merupakan upaya untuk mendahului proses konstitusional yang saat ini tengah berjalan di DPR RI.
“Maka pengunduran diri Gibran hanya upaya berlomba dengan waktu, tidak disampaikan secara tulus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menyatakan dukungannya terhadap mekanisme konstitusional yang sedang ditempuh DPR RI melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ia menyebutkan, persyaratan minimum pengajuan HMP disebut telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibahas serta diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR RI. “Kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang dikerjakan oleh DPR RI,” pungkasnya.
Gibran Dikabarkan Mundur
Sebelumnya, kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mencuat pada Rabu (11/11/2026). Informasi tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie membenarkan informasi tersebut. ” Gibran mundur betul,” kata Budi saat dikonfirmasi.
Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan ketika keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma. “Diserahkan di Halim betul,” ujarnya.
Pernyataan tersebut semakin menambah perhatian publik terhadap dinamika politik nasional, khususnya terkait posisi Wakil Presiden RI dan proses konstitusional yang tengah menjadi sorotan.
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, Sutrisno menegaskan bahwa seluruh proses terkait jabatan Wakil Presiden harus tetap mengacu pada ketentuan konstitusi dan tidak boleh mengabaikan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, konstitusi harus menjadi landasan utama dalam menyikapi setiap dinamika politik nasional.
penulis |Erris
