topmetro.news, Samosir – Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan bahwa proses pengurusan perizinan tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi sebelum izin diterbitkan. Setiap bangunan gedung usaha wajib memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam penertiban kembali dua bangunan usaha berupa hotel dan rumah makan yang belum menuntaskan persyaratan perizinan, Rabu (11/11/2026).
Kepala DPMPTSP Samosir Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, selama persyaratan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, operasional harus dihentikan sementara.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.
Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali memasang stiker penghentian operasional pada dua bangunan usaha yang belum memenuhi ketentuan.
Plt Kepala Satpol PP Samosir Rikardo Sidabutar menegaskan, stiker hanya akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga bangunan dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan.
Pemkab Samosir berharap pelaku usaha semakin meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sehingga aktivitas ekonomi dan investasi dapat berjalan tertib serta memiliki kepastian hukum.
reporter | Tetty/Rel
