Sempat Dilaporkan Kasus Penipuan Modus Janji Paket Rp1 Miliar, Plt Bupati Langkat Diminta Evaluasi Kadiskanla

topmetro.news, Langkat – Dugaan permintaan fee proyek yang dilakukan Kadis Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Langkat D Suriono SPd, mencuat ke publik.

Selain itu, kemampuan kompetensi manajerial kepemimpinan dan penguasaan teknis di sektor perikanan dan kelautan, sepertinya tidak mampu dibuktikan dengan tindakan nyata.

Bahkan beberapa kasus memalukan terus saja terjadi di dinas yang menaungi hajat hidup para nelayan itu. Selama ini, peran peningkatan perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir, seolah dengan sendirinya sudah lebih dulu dilakukan BBKSDA Provinsi Sumut yang terbukti sudah berhasil meningkatkan perekenomian kelompok binaan nelayan tradisional.

Sebagi Kepala Dinas Perikanan, seharusnya Suriono lebih memahami strategi peningkatan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya ikan, termasuk fasilitasi sarana/prasarananya. Juga mampu merancang regulasi dan program terkait perikanan tangkap, perikanan budidaya, yang meliputi pengawasan sumber daya nelayan.

Selain itu, tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat dalam hal pengawasan dan konservasi, belum mampu dilaksanakan. Saat ini, peran dan tanggungjawab Suriono sebagai Kadis Perikanan, seolah-olah lebih banyak dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sumut yang lebih memahami aturan perlindungan sumber daya ikan dan kelestarian ekosistem perairan, agar pemanfaatannya berkelanjutan.

Ketidakmampuan beradaptasi dengan kultur masyarakat pesisir maupun pembudidaya lokal, mampu menjalin komunikasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan konservasi pesisir, diduga tidak pernah dilakukan.

Sehingga, wajar jika Dinas Perikanan Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2025 menyisakan persoalan serius. Temuan indikasi ketidak sesuaian dalam pelaksana pekerjaan, mulai dari perencanaan yang dinilai tidak matang, hingga dugaan pencantuman tenaga ahli dan tenaga pendukung fiktif oleh perusahaan rekanan, terungkap ke publik.

Pada TA 2025 lalu, Dinas Perikanan menganggarkan sebanyak 3 paket pekerjaan inventarisasi wilayah pesisir di Kecamatan Gebang, Tanjung Pura, dan Secanggang yang seluruhnya dikerjakan oleh satu perusahaan, yakni PT AU.

Pekerjaan yang semestinya menjadi bagian dari upaya pemetaan potensi dan pengelolaan wilayah pesisir tersebut, justru menyimpan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Anehnya, masing-masing paket, PT AU mencantumkan empat tenaga ahli dan tenaga pendukung. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, ketiga pekerjaan tersebut diduga hanya dilaksanakan oleh satu orang berinisial MDS.

Selain itu, Suriono juga diketahui pernah dilaporkan ke Polres Langkat oleh salah seorang rekanan kontraktor di Kabupaten Langkat bernama Juli Harta Kembaren. Kadiskanla Kabupaten Langkat D Suriono, dilaporkan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp52 juta. Kasus tersebut dilaporkan sesuai Surat Laporan Nomor: LP STTLP.B/789/XI/2026/ POLRES LANGKAT Senin 16 November 2026.

Menurut korban yang dikenal dengan nama Ucok BL ini, Suriono menjanjikan paket proyek senilai Rp1 miliar. Tapi, paket proyek tersebut tidak pernah ada.

Untunglah, pihak pelapor memiliki hati nurani, mau menerima permintaan maaf Suriono, dan disepakati untuk mencabut laporan tersebut. Korban dan Suriono sudah sepakat berdamai di Polres Langkat, Kamis (19/11/2026).

“Penipu si Suriono itu Bang. Saya sudah lama kenal sama dia. Tapi, kok dia tega kali mau menipu saya,” ujar Ucok BL, Minggu (22/11/2026).

Bukan itu saja, Ucok BL menjelaskan jika sudah ada 5 orang rekanan yang melaporkan kepada pihaknya selaku pimpinan salah satu organisasi profesi konstruksi di Kabupaten Langkat.

Terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat Suriono, saat dikonfirmasi topmetro.news terkait dugaan permintaan fee proyek dan upaya penipuan kepada beberapa rekanan perusahaan kontraktor, sejak Kamis (11/11/2026), hingga berita ini ditayangkan, terus bungkam.

Para rekanan berharap, dengan sikap dan sepak terjang Suriono sebagai Kadiskanla yang memalukan tersebut, sudah saatnya Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan realisasi program yang dilaksanakan. Selain itu, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Suriono selaku Kadiskanla tersebut.

reporter | Rudy Hartono

Related posts

Leave a Comment